Calon Kepala Daerah Bertanggung Jawab Cegah Klaster COVID-19 Pilkada

  • Whatsapp
Bahtiar meminta tanggung jawab paslon menaati prokes demi mencegah klaster baru
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar (baju putih), di Jakarta, Sabtu (19/9), meminta tanggung jawab pasangan calon menaati protokol kesehatan demi mencegah munculnya klaster baru penularan Covid-19 melalui Pilkada.

JAKARTA, REDAKSI24.COM– Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar  meminta tanggung jawab paslon (pasangan calon) kepala daerah untuk menaati prokes (protokol kesehatan) demi mencegah klaster baru Covid-19  dan tidak hanya menjadi beban penyelenggara Pilkada saja.

“Supaya ini tidak hanya menjadi beban penyelenggara dan aparat terkait, maka yang harus kita tebalkan soal tanggung jawab paslon, mematuhi dan bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran protokol kesehatan,” ujar Bahtiar di Jakarta, Sabtu.
Kata Bahtiar,  aktor utama yang paling menentukan di pilkada itu justru adalah paslon, merekalah yang menentukan dipatuhi atau tidaknya prokes kesehatan karena para pasangan calon kepala daerah yang mengendalikan massa.
Oleh karena itu, lanjut dia,  jika melanggar protokol kesehatan, para calon kepala daerah yang ikut berkompetisi harus menerima sanksi, bahkan harusnya mendapat sanksi terberat.
“Kalau perlu begitu (dibatalkan sebagai calon), sanksi ini kan hukum kesepakatan (bisa dibuat dan direalisasikan),”tandas Bahtiar.
Menurut dia, semestinya juga ada tidak adanya pilkada tidak memberi dampak klaster baru Covid-19 jika seluruh pihak mematuhi prokes.
“Dengan adanya pilkada malah aturannya jadi dobel, prokes secara umum dan juga aturan yang dibuat untuk pilkada, sudah ada larangan-larangannya, waktunya dan siapa pelakunya untuk pilkada,” katanya.
Tinggal, menurut dia, tanggung jawab pasangan calon kepala daerah untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan-kerumunan di tahapan pilkada.
Ditegaskan, paslon seyogianya  harus bisa mengatur tim dan simpatisannya, bagaimana dia bisa memimpin (jadi kepala daerah) kalau tidak ada tanda-tanda baik. “Jadi beban ini jangan disandarkan  seluruhnya pada penyelenggara,”ulang Bahtiar
Ditambahkan, rangkaian tahapan yang perlu menjadi perhatian yakni penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut dan kampanye. Tiga tahapan tersebut berpotensi mengundang  kerumunan massa yang bisa saja menjadi sarana penularan Covid-19.(Boyke/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.