Caleg PKB Kabupaten Serang Batal Lolos ke Parlemen

  • Whatsapp
Abdul Gofur, Caleg PKB Kabupaten Serang usai menjalani sidang di PN Serang.

REDAKSI24.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Banten membatalkan calon legislatif (Caleg) terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Gofur. Pengadilam Negeri (PN) Serang menyatakan yang bersangkutan terbukti bersalah melanggar pidana pemilu.

Pembatalan tersebut berdasarkan peraturan KPU nomor 5 pasal 39 huruf D tahun 2019 tentang penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilu pada sidang pleno KPU Kabupaten Serang, Sabtu (10/8/2019) lalu.

Bacaan Lainnya

“Kami tidak tetapkan saudara Abdul Gofur sebagai Caleg terpilih karena sudah ingkrah melanggar pidana Pemilu meskipun tidak dilakukan penahanan,” kata Ketua KPU Kabupaten Serang, Abidin Nasyar, Senin (12/8/2019).

Abidin mengatakan, sebelum mengeluarkan keputusan pembatalan, pihaknya telah berkonsultasi dengan kepada KPU Banten dan RI. Berdasarkan rekomendasi keputusan KPU RI, pihaknya diperintahkan untuk membatalkan keterpilihan Abdul Gofur.

“Kami sudah konsultasi persoalan ini ke KPU,  kemudian diperintahkan KPU RI untuk tidak mengikursertakannya (Abdul Gofur, red),” katanya.

BACA JUGA:

. Rayakan Idul Adha di Serang, KH Ma’ruf Amin Kurbankan 3 Ekor Sapi

. Duh, Anggaran Staf Khusus Bupati Serang Jadi Temuan BPK

. Pilkada 2020, PDIP Serang Tunggu Arahan Ketum

Untuk diketahui sebelumnya, Abdul Gofur divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 bulan dan denda sebesar Rp5 juta subsidair 1 bulan kurungan di PN Serang, Kamis (9/5/2019) lalu.

Gofur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan tempat ibadah untuk melaksanakan kampanye. melanggar pidana dalan pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Saat dikonfirmasi, Abdul Gofur mengatakan, keputusan KPU kabupaten Serang dengan tidak mengikutsertakan dirinya dalam penetapan Caleg terpilih merupakan perampasan hak konstitusional sebagai warga negara.

Ia menilai putusan KPU tidak sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan lebih mengedepankan peraturan KPU nomor 5 pasal 39 huruf D tahun 2019.

“Buat saya keputusannya tidak adil karena perbuatan saya hanya pelanggaran administratif,” katanya.

Gofur akan menempuh jalur hukum menggugat putusan KPU dengan mengajukan ajudikasi kepada Bawaslu Kabupaten Serang terhadap putusan KPU Serang.

“Kedua bila mana bawaslu tidak memberikan respon, maka saya akan lakukan jalur lain yaitu menggugat ke pengadilan tata usaha,” katanya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.