Cabut Gugatan terhadap PLTU Jawa 9-10, WALHI Sindir Makin Buruknya Keterbukaan Informasi Lingkungan

  • Whatsapp
PLTU Jawa 9-10 WALHI Cilegon Banten
Lokasi PLTU Jawa 9-10 yang ada di Cilegon, Banten.

CILEGON,REDAKSI24.COM–Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mencabut gugatan izin lingkungan pembangunan PLTU Jawa 9-10 yang berada di Cilegon, Banten. Hal ini dilakukan Walhi lantaran baru mengetahui obyek gugatan telah diubah.

Menurut Tim Kuasa Hukum WALHI Ronald Siahaan, Gubernur Banten mengakui adanya perubahan izin lingkungan namun menolak membukanya dalam persidangan. Dalam hal ini, hakim PTUN juga tidak mendorong pihak tergugat membuka izin terbaru meski memiliki otoritas untuk melakukannya. 

Bacaan Lainnya

Pencabutan gugatan diajukan oleh kuasa hukum Penggugat dalam persidangan pada tanggal 27 Januari 2021. Setidaknya terdapat tiga alasan mendasar dilakukannya pencabutan gugatan dengan nomor Perkara No.51/G/LH/2020/PTUN.SRG: 

Bahwa dalam proses persidangan terdapat perubahan SK TUN objek gugatan yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Nomor : 570/2/ILH.DPMPTSP/III/2017 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kepada PT. Indonesia Power Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya 9-10 menjadi Surat Keputusan Izin Lingkungan yang diterbitkan tahun 2019. 

Ronald mengatakan WALHI menilai hal tersebut terbukti dalam persidangan berdasarkan keterangan kuasa hukum tergugat, oleh karena objek gugatan telah diubah maka Objek Gugatan tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan mengikat, sehingga perkara tidak relevan lagi untuk dilanjutkan.

Selanjutnya penggugat mencoba mendapatkan perubahan Izin Lingkungan terbaru dengan mengajukan permohonan informasi publik kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) tertanggal 21 Desember 2020.

Namun dalan hal ini BKPM RI menyatakan bahwa informasi yang dimintakan merupakan informasi yang dikecualikan sehingga penggugat belum mendapatkan Perubahan Izin Lingkungan terbaru.

Tim Kuasa Hukum WALHI Ronald Siahaan menilai peristiwa tersebut menggambarkan bahwa keterbukaan informasi di Indonesia hingga saat ini masih kelam. Dia menyatakan keprihatinannya atas proses persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Henriette S Putuhena SH MH, dan Hakim Anggota Eri Elfi Ritonga SH MH serta M Ikbar Andi Endang. 

“Kami prihatin dan kecewa atas semakin buruknya keterbukaan informasi lingkungan di negara kita. Publik tidak mendapatkan informasi Izin Lingkungan, padahal dokumen tersebut termasuk sebagai informasi publik karena merupakan Surat Keputusan yang wajib diumumkan kepada publik dan dalam proses pembuatannya mewajibkan adanya partisipasi masyarakat,” ujarnya Rabu (17/2/2021). 

Selain menyoroti tentang buruknya aspek keterbukaan informasi publik, kata Ronald, Tim Kuasa Hukum juga menyoroti kinerja hakim PTUN Serang sebagai pemeriksa perkara, karena selama proses persidangan tidak menghadirkan pihak terkait dalam gugatan yaitu PT. Indo Raya Tenaga yang merupakan special purpose vehicle atau entitas penting dalam proyek pembangunan PLTU Jawa 9-10. 

“Padahal dalam persidangan, Majelis Hakim sempat menjanjikan akan menghadirkan PT. Indo Raya Tenaga ke dalam persidangan, selaku entitas yang memegang Izin Lingkungan baru akibat adanya pergantian kepemilikan kegiatan/usaha dari sebelumnya yang dipegang oleh PT. Indonesia Power,” ungkapnya. 

Atas pencabutan ini, menurut Ronald, WALHI juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan gugatan sengketa informasi publik terhadap keberadaan Izin Lingkungan Baru apabila dokumen publik tersebut terus ditutupi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI). Terlebih dokumen tersebut adalah dokumen penting yang menjadi dasar rujukan masyarakat dalam praktik pengawasan pembangunan.  

WALHI dalam hal ini akan terus memperjuangkan penghentian rencana pembangunan PLTU 9-10 melalui jalur gugatan hukum ketika izin baru telah dapat diakses. Sebab keberadaan unit PLTU ini akan membawa dampak serius terhadap masalah kesehatan masyarakat dan penurunan kualitas lingkungan khususnya di wilayah Banten. 

Sementara itu Mad Haer Effendi Penggiat Pena Masyarakat menilai keterbukaan informasi saat ini sangatlah minim. Padahal dalam suatu pembangunan yang berada di wilayah Vital harus ada keterbukaan. 

“Kami hanya ingin tahu bagaimana izin terbaru itu. Agar nanti kami tidak merasakan dampak buruk dari adanya pembangunan tersebut,” tukasnya. (Iqbal/Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.