Cabup Kotawaringin Timur Paling Tajir Dari 161 Cakada Perempuan di Pilkada Serentak 2020

  • Whatsapp
KPK melansir analisis data LHKPN cakada di Pilkada 2020 dimana perempuan lebih kaya dibanding laki-laki dan Cawabup Kotim Suprianti memiliki harta tertinggi
Calon Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah, Suprianti Rabat, tercatat sebagai calon kepala daerah (cakada) perempuan yang memiliki harta kekayaan tertinggi dari 161 cakada perempuan dalam Pilkada Serentak 2020 sebagaimana hasil analisis data LHKPN di KPK yang dipublikasikan KPK, di Jakarta, Jumat (4/12/2020). (Photo:IndeksNews)

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melansir analisis data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon kepala daerah (cakada) tahun 2020 dimana perempuan lebih kaya dibandingkan laki-laki. Dan dari ratusan cakada perempuan di Pilkada serentak 2020, Calon Bupati (Cabup) Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah (Kalteng), Suprianti Rambat tercatat memiliki harta tertinggi.

“Berdasarkan hasil perbandingan nilai harta kekayaan cakada tahun 2020 menunjukkan, cakada perempuan mencatatkan rata-rata harta kekayaan mencapai Rp12,73 miliar atau 22 persen lebih tinggi dibanding harta kekayaan cakada laki-laki,”ungkap Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Bacaan Lainnya

Kandidat perempuan Calon Bupati (Cabub) Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng), Suprianti Rambat, disebut memiliki harta kekayaan terbanyak di antara cakada perempuan. Diketahui Suprianti maju di Pilkada Kotim berpasangan dengan calon Wakil Bupati M. Arsyad.

Di LHKPN, Suprianti mencatatkan kepemilikan harta tertinggi yaitu Rp73,74 miliar.

BACA JUGA:Jaksa Tak Laporkan Harta Kekayaan, Jamwas: Ini Sanksinya!

Sedangkan Cabup Nabire, Papua, Yufinia Mote tercatat memiliki harta terendah, Rp 15 juta.

Pilkada Serentak 2020 diikuti 161 (10,91 persen) cakada perempuan dan 1.315 (89,09 persen) cakada laki-laki.

Dari 161 orang itu, menurut Pahala, cakada perempuan dengan harta lebih dari Rp25 miliar berasal dari kalangan pengusaha (16 orang), birokrat (5 orang) dan legislatif 2 orang; cakada dengan kekayaan Rp10-25 miliar berasal dari kalangan pengusaha (29 orang), birokrat (6 orang) dan legislatif (6 orang).

Masih soal  cakada perempuan, kepemilikan kekayaan Rp1-10 miliar berasal dari kalangan pengusaha (36 orang), birokrat (30 orang) dan legislatif (14 orang); cakada dengan kekayaan Rp100 juta – Rp1 miliar berasal dari pengusaha (4 orang), birokrat (3 orang) dan legislatif (3 orang); serta cakada dengan harta Rp1-100 juta yaitu pengusaha (3 orang), birokrat (3 orang) dan legislatif (1 orang).

BACA JUGA:Firli Bahuri Sebut Ada Pencatut KPK Untuk Urus Calon Pilkada Di Banten

“Disparitas harta kekayaan cakada perempuan lebih sempit dibanding harta kekayaan cakada laki-laki yang mencatatkan nilai harta tertinggi yaitu Rp674,23 miliar dan nilai harta terendah sebesar minus Rp3,55 miliar,” jelasnya.

Namun, kata Pahala, total harta kekayaan yang dimiliki cakada perempuan tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur kemampuan pendanaan pilkada mereka. Pasalnya,  total harta yang dilaporkan kepada KPK melalui LHKPN terdiri dari harta tidak bergerak, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, harta kas dan setara kas, dan harta lainnya yang dikurangi dengan utang.

“Harta kas mungkin lebih tepat menggambarkan tingkat kemampuan keuangan cakada dalam membiayai pilkada, termasuk cakada perempuan,” ungkap Pahala.

Rata-rata harta kas cakada perempuan mencapai Rp1,37 miliar, sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata harta kas cakada laki-laki sebesar Rp1,36 miliar.

Menurut Pahala, komponen lain yang berpengaruh adalah utang karena berdasarkan hasil penelitian KPK pada Pilkada 2015, 2017 dan 2018 mengkonfirmasi bahwa biaya pilkada tidak hanya dikeluarkan pada saat kampanye. Tetapi, lanjut dia,  jauh hari sebelumnya sudah ada biaya yang dikeluarkan oleh para bakal calon dalam bentuk mahar kepada partai pendukung maupun biaya konsolidasi tim pemenangan.

“Sehingga dimungkinkan bakal calon membiayai pengeluaran tersebut dari utang yang dicatatkan dalam LHKPN mereka. Dari 161 cakada perempuan, sebenarnya hanya 34 persen yang memiliki utang dengan nilai utang tertinggi Rp11,8 miliar,”katanya.

Perbandingannya, dari 1.315 cakada laki-laki tercatat 40,3 persen memiliki utang dengan nilai utang tertinggi Rp75,5 miliar.

Dijelaskan, nilai harta kas dan keterbatasan dalam berutang tersebut ternyata tetap memberikan kepercayaan diri kepada para cakada perempuan untuk maju dan bersaing dalam pertarungan memperebutkan kursi kepala daerah.

“Tapi apakah harta kas dan utang tersebut cukup untuk membiayai pilkada mereka di tahun 2020 hingga selesai? Mungkin perlu dilakukan survei di akhir pilkada mengenai biaya aktual yang dikeluarkan para cakada dalam pilkada,” tutur Pahala.

Sementara hasil penelitian dan survei KPK sebelumnya menunjukkan bahwa biaya pilkada untuk bupati/wali kota bisa berkisar Rp20-30 miliar, kemudian untuk gubernur berkisar Rp20-100 miliar.

Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 diselenggarakan di 9 provinsi dan 261 kabupaten/kota di Indonesia.

Kontestasi pilkada tersebut diikuti 1.476 cakada atau 738 pasangan calon yang terdiri atas 25 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 612 calon bupati dan wakil bupati, serta 101 pasangan calon wali kota dan wakil walikota. Dari 1.476 cakada tersebut, 332 orang di antaranya adalah petahana.(Jay De Menes/Antara)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.