Buruknya Realisasi APBD Tangsel 2019, Dinilai Karena Tidak Becusnya Pemerintah Setempat

  • Whatsapp
Pembahasan Raperda di DPRD Tangsel.

TANGERANG SELATAN, REDAKSI24.COM – Fraksi Gerindra-PAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menilai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 merupakan pelaksanaan terburuk sepanjang sejarah di Pemerintahan Kota Tangsel yang sudah memasuki usia 11 tahun.

Penilaian tersebut disampaikan oleh Fraksi Gerindra-PAN dalam rapat pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar penyampaian  rancangan peraturan daerah (Raperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 di gedung DPRD Kota Tangsel, Senin (6/7/2020).

Bacaan Lainnya

Anggota Fraksi Gerindra-PAN DPRD Kota Tangsel, Zulfa Sungki Setiawati mengatakan, penilaian kinerja buruk tersebut lantaran buruknya perencanaan, pengendalian dan pengawasan internal dilakukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel di 2019.

Menurutnya, ada sejumlah hal penting yang menjadi sorotan sehingga muncul penilaian kinerja terburuk sepanjang 11 tahun terakhir. Yakni soal retribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang anjlok, pemungutan pajak air tanah yang belum optimal, hingga kacaunya pengelolaan sampah.

“PAD 2019 ini merupakan paling buruk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2018, realisasi retribusi mencapai Rp84 miliar lebih, sedangkan pada 2019 hanya mampu terealisasi Rp 48 miliar lebih. Ada penurunan yang sangat signifikan dan jomplang. Kami menduga adanya potensi kebocoran,” kata Zulfa saat menyampaikan pandangan fraksi, Senin (6/7/2020) 

BACA JUGA: DPRD Coret Penyertaan Modal Pemkot Tangsel ke Bank BJB Sebesar Rp10 Miliar

Zulfa memaparkan, anjloknya PAD 2019 lantaran adanya penyerapan potensi retribusi yang tidak maksimal dari pajak air tanah, bahkan dianggap mengabaikan sumber pajak tersebut. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ditemukan 11 perorangan atau badan pemilik Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) belum ditetapkan Wajib Pajak Daerah (WPD). 

“Bahkan, ada 275 SIPA milik WPD kadaluarsa dari 398 WPD yang ada sejak 2004-2018. Hal ini terjadi, karena Walikota belum menggunakan perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2018 dan kepala Badan Pendapatan Daerah belum melakukan pendataan WPD secara lengkap,” papar Zulfa.

Tidak kalah penting, lanjut Zulfa, masih kacaunya penanganan sampah dan seolah membiarkan penanganan sampah di Kota Tangsel berlarut-larut. 

Politisi Partai Gerindra itu bahkan menyebut, tidak becusnya Pemkot Tangsel dalam menangani sampah semakin terlihat setelah robohnya sheet pile di TPA Cipeucang pada 22 Mei sehingga menumpahkan 400 ton sampah ke Sungai Cisadane. 

“Pembangunan TPA Cipeucang ini sudah salah dari awal. Semula izinnya untuk tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST), tapi justru jadi TPA. Luasnya pun berubah, semula 1,2 hektar kinu 13,5 hektare. Ironisnya, pengelolaan sampahnya pun hanya sekadar pembuangan terbuka. Padahal itu sudah dilarang sejak 2013 lalu. Tentu ini perlu perhatian kita bersama,” pungkas Zulfa.

BACA JUGA: DPRD Tangsel Akan Panggil DLH Terkait Amblesnya Turap Sungai Cisadane Yang Baru Dibangun

Meski begitu, Pemkot Tangsel telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 8 terkait sistem pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBD 2019 dari BPK pada 24 Juni 2020 lalu.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie belum dapat dikonfirmasi terkait penilaian buruk tersebut belum memberikan tanggapan saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin (6/7/2020). (wvyh/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.