Buruh Tolak SK Gubernur Banten Tentang UMK Tahun 2022

oleh -
Buruh Tolak SK Gubernur Banten Tentang UMK Tahun 2022
Ketua Dewan Perwakilan Cabang KSPSI (AGN) Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi saat diwawancarai wartawan.

KABUPATEN TANGERANG,REDAKSI24.COM–Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Menyatakan Sikap dengan tegas menolak Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Tentang Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) se- Provinsi Banten Tahun 2022.

KSPSI yang terafiliasi oleh Andi Gani Nea Wea (AGN) ini, menolak SK Gubernur Banten Nomor. 561/Kep282-Huk/2021 yang resmi dikeluarkan Tanggal 30 November 2021, karena dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan hasil Rapat kerja Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit yaitu Forum Musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang terdiri dari unsur, Pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja atau buruh.

Ketua Dewan Perwakilan Cabang KSPSI (AGN) Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi mengatakan, Seharusnya SK Gubernur tentang pengupahan harus merujuk kepada hasil Kesepakatan LKS Tripartit Provinsi Banten Pada Tanggal 29 November 2021 yang telah menyetujui Kenaikan UMK Tahun 2022 Sebesar 5,4%.

BACA JUGA: Tuntut Kenaikan UMK 2022, Ribuan Buruh Datangi Kantor Bupati Tangerang

“Kami Tegas Menolak dan Menuntut Gubernur Banten untuk merevisi SK UMK (Kabupaten atau Kota) Tahun 2022, dimana revisi merujuk pada pokok pikiran yang dirumuskan LKS Tripartit yaitu kenaikan Upah Sebesar 5,4%,” kata Supriyadi dikantor DPC KSPSI (AGN), Rabu, (01/12/2021)

Dikatakan Supriyadi, menurutnya SK Gubernur tersebut masih berdasar kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusional yang telah dinyatakan sebagai UU Inkonstitusional bersyarat dengan kata lain UU tersebut belum merujuk pada Konstitusi dan undang undang dasar 1945.

BACA JUGA: Dewan Pengupahan Kota Tangerang Terima Rekomendasi Kenaikan UMK Buruh dan APINDO

“Seharusnya Pemerintah dalam pengambilan Kebijakan berlaku cermat dan peka, bahwa terdapat dalam putusan MK amar ke 7 agar menangguhkan pemberlakuan peraturan yang sifatnya strategis dan berdampak luas,” ungkapnya

Kemudian Supriyadi mengungkapkan jika segala tuntutannya belum terlaksana maka KSPSI akan melakukan aksi besar-besaran dengan jumlah massa yang tak terhingga untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang dilaksanakan di depan kantor Gubernur Banten.

BACA JUGA: Kota Tangerang Serahkan Rekomendasi Kenaikan UMK Versi Buruh Ke Pemprov Banten

“Pada 6 Desember 2021 Kita lakukan aksi besar besaran depan kantor Gubernur banten, apabila cara tersebut tidak berhasil, kita akan lakukan Mogok kerja secara serentak yang dimulai pada 21 sampai 23 Desember 2021,” bebernya

Sementara itu Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar saat ditanyakan perihal SK Gubernur tentang Pengupahan ini, dirinya enggan berkomentar banyak, ia hanya mengingatkan besaran UMK di Kabupaten Tangerang sudah mencapai titik tertinggi untuk industri dan manufaktur.

“Untuk tuntutan buruh, nanti saya diskusikan dengan Tripartit,” tandasnya. (Deri/Hendra)

No More Posts Available.

No more pages to load.