Buruh Nilai Pemprov Banten Jaga Jarak dengan Warganya

oleh -
Buruh Nilai Pemprov Banten Jaga Jarak dengan Warganya kawat berduri KP3B
Sukadi menceritakan, pada unjukrasa 5 Januari 2022 di kantor Gubernur Banten, ribuan buruh diblokade aparat kepolisian dengan menggunakan kawat berduri.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi Buruh Banten Bersatu (B3) yang menggelar aksi unjukrasa di kantor Gubernur Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) menilai pemerintah telah menjaga jarak dengan rakyatnya.

Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPSI) PT Mutiara Hexagon, Sukadi mengatakan, selama aksi perjuangan upah buruh beberapa hari lalu, massa buruh melakukan dengan damai. Namun, kata dia, aksi buruh diblokade dengan menggunakan kawat berduri.

“Saat aksi itu kami dipisahkan dengan kawat berduri, ini menandakan pemerintah sedang menjaga jarak dengan rakyatnya, Gubernur Banten menjaga jarak dengan buruhnya,” ungkap Sukadi, Kamis (6/1/2022).

Padahal, lanjut dia, sudah jelas diserukan mahasiswa, tanpa tangan terampil kaum buruh, peradaban pembangunan di Banten tidak akan ada.

“Lihat sekecil kancing baju yang digunakan para pejabat, itu bikinan buruh, belum sepatu, baju seragam, topi dan juga alat komunikasi, semua bikinan buruh, bahkan gedung megah yang bangun pekerja atau kaum buruh,” ujarnya.

BACA JUGA: Ancam Pidanakan Buruh, KSPSI Hormati Hak Hukum Gubernur Banten

Tapi Gubernur Banten Wahidin Halim, kata dia, dengan tega menyarankan pengusaha agar buruh yang berunjukrasa diganti alias dipecat dan yang baru.

“Pernyataan itu begitu jelas merendahkan perjuangan kaum buruh, perjuangan serikat buruh,” aku Sukadi.

Menurutnya, Gubernur Banten tidak memahami esensi undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh.

“Bagaimana mungkin kaum buruh akan diberikan hak-hak normatifnya tentang upah, tentang keselamatan kerja, hak-hak lainnya tanpa ada serikat buruh, serikat pekerja,” keluhnya.

Sukadi menceritakan, pada unjukrasa 5 Januari 2022 di kantor Gubernur Banten, ribuan buruh diblokade aparat kepolisian dengan menggunakan kawat berduri. Lantaran itu, ribuan buruh menjebol dan merusak blokade pagar kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian.

Aksi menarik kawat berduri dengan menggunakan kayu dan spanduk hingga jebol dan bisa dilewati itu, lantaran sampai pukul 15.30 WIB massa aksi unjuk rasa belum ditemui Gubernur Banten Wahidin Halim.

Ada sedikit ketegangan atau aksi saling dorong antara aparat keamanan dengan kaum buruh yang ingin memaksa masuk ke dalam kantor Gubernur Banten. Namun ketegangan itu bisa dikendalikan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Yang akhirnya kaum buruh ditemui Sekda, Kadisnaker, Asda 1, Asda 2 dan Asda 3, serta melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Banten,” ulas Sukadi.

Dalam audiensi itu ada beberapa poin, diantaranya, DPRD merekomendasikan kepada Gubernur Banten untuk meninjau kembali serta merevisi Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten dengan nomor 561/Kep. 280/Huk./2021 tentang penetapan upah minimum Provinsi 2022 dan SK nomor 561/Kep.282/Huk/2021 tentang upah minimum Kabupaten/Kota tahun 2022.

Memperhatikan dan mempertimbangkan pasal 24 PP nomor 36 tahun 2021 dan peraturan menteri ketenagakerjaan RI nomor 1 tahun 2017 tentang struktur dan skala upah.(Burhan/Difa)