Buruh Desak Menteri Ketenagakerjaan Naikkan UMP/UMK 10 -15%

  • Whatsapp
Presiden KSPI, Said Iqbal berikan keterangan pers.

JAKARTA, REDAKSI24.COM– Ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2019). Gabungan buruh dari berbagai wilayah yang terafiliasi dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menuntut kenaikan upah buruh yang dianggap belum memenuhi kelayakan.

Sekeretaris Jendral (Sekjen) DPP FSPMI KSPI, Riden Hatam Aziz mengatakan, pemerintah menggunakan peraturan yang melangkahi prosedur penetapan upah. Sehingga dalam anjuran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), upah untuk buruh tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Bacaan Lainnya

“Berdasarakan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, mekanisme penetapan upah itu melalui survei KHL (kebutuhan hidup layak) dan Perundingan Dewan Pengupahan, 20% pun sangat mungkin, terbukti tahun 2012 naik 35% – 40%,” katanya kepada Redaksi24.com

Sementara menurut Riden, pemerintah menggunakan peraturan lain yang berbeda dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Hal itu menjadikan penetapan upah untuk buruh tidak layak atau merugikan.

“Mereka pakai PP 78 Tahun 2015, hanya Inflansi dan PDB, jadi hanya 8,51% sesuai surat edaran Kemenaker,” imbuhnya.

Peraturan itu kata Riden, tidak sesuai dengan prosedur Hirarki perundang-undangan. Di mana ketika ada isi peraturan di bawah berlawan dengan peraturan yang di atas, maka yang dipakai adalah peraturan yang diatasnya.

“Normatifnya UU yang lebih kuat karena dia diatas Peraturan Pemerintah. Tapi karena kekuasaan yang digunakan, realitasnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 yang dipakai. Itulah kenapa kami Melawan,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, pihaknya menuntut kenaikan UMP/UMK 2020 berkisar antara 10% sampai 15%. Kenaikan sebesar ini, kata Iqbal, didasarkan pada survei pasar mengenai kebutuhan hidup layak yang sudah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

BACA JUGA:

Kena PHK Sepihak, Puluhan Karyawan PT Eternal Global Putra Gelar Unjuk Rasa

APINDO Tidak Naikkan UMK, Buruh Lebak Akan Sengsara

Oleh karenanya, lanjut Iqbal, dalam aksi unjuk rasa yang digelar, KSPI menuntut agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) segera direvisi. Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah berulangkali menegaskan sikapnya untuk merevisi PP 78/2015.

Buruh meminta agar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang baru seminggu resmi menduduki jabatan ini segera mengabulkan tuntutan buruh. Mengingat 5 tahun posisi Menaker dijabat Hanif Dhakiri, kondisi ketenagakerjaan tidak mengalami perbaikan yang signifikan.

“Selama ini Pemerintah mendorong adanya dialog sosial. Tetapi giliran menetapkan kenaikan upah minimum dilakukan secara sepihak. Ini menunjukkan sikap anti demokrasi,” pungkas Iqbal. (Alfin/Aan).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.