Buruh Kota Tangerang Tolak Pengupahan Perjam Karena Menguntungkan Perusahaan

oleh -
Ilustrasi: Buruh di Kota Tangerang tolak pengupahan perjam. -(ist)

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM-  Buruh di Kota Tangerang, Banten, menolak sistem pengupahan perjam yang diatur dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja dengan turunan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Itu dilakukan karena mereka menilai upah buruh yang di tarif perjam sangat tidak layak, dan sistem tersebut juga dapat menimbulkan celah bagi perusahaan untuk memberikan upah murah pada buruh.

Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Tangerang, Hardiansyah mengatakan perusahaan di Kota Tangerang sampai saat ini memang belum menerapkan upah perjam. 

Apabila hal itu diterapkan,katanya, tentu merugikan para guru, karena upah perjam seharusnya diberikan oleh perusahaan di luar upah minimum. ‘Ini jelas merugikan buruh, karena perusahaan tersebut bisa mempekerjakan buruh hanya dalam hitungan jam,” kata dia saat dihubungi, Selasa (16/11/2021).

BACA JUGA: Aksi Unjuk Rasa Buruh Tolak UU Cipta Kerja Dapat Dukungan Dari Anggota DPRD Kabupaten Tangerang

Contohnya, kata dia, perusahaan hanya butuh pekerjaan 15 jam saja, setelah itu mereka tidak akan mempekerjakan buruh tersebut, sehingga kepastian kerja buruh tidak ada.

Dan perusahaan, tambahnya, bisa saja seenaknya sendiri menentukan besaran upah, sesuai dengan target jam yang mereka tentukan. Sementara buruh tidak bisa berbuat apa-apa lantaran posisinya sangat lemah.

Ketentuan tersebut, kata dia, saat ini masih bergulir di MK. ” Apabila nanti  pemerintah memenangkan gugatan itu. tentu upah perjam akan dilakukan secara merata dan upah minimum seakan tidak berarti lagi,” tandasnya.

Senada pula dengan Maman dari  Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kota Tangerang, Menurutnya, buruh menolak diberlakukannya PP nomor 36 tahun 2021 itu. “Kami menolak upah perjam,” kata da.

Sementara itu, Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Tangerang, Ismail mengatakan bahwa para pengusaha hanya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

Apalagi, katanya, pengupahan perjam itu sudah melalui kajian yang mendalam, sehingga tidak akan merugikan kedua belah pihak, baik perusahaan maupun pekerja.

“Kami hanya mengikuti saja peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Ismail.(Candra/Aan).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.