Bupati Tangerang Sebut Sudah Ada Beberapa Indikasi Dugaan Korupsi di LKM Artha Kerta Raharja

oleh -
Bupati Tangerang Sebut Sudah Ada Beberapa Indikasi Dugaan Korupsi di LKM Artha Kerta Raharja
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

KABUPATEN TANGERANG,REDAKSI24.COM–Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar angkat bicara terkait dugaan kasus penyelewengan dana stimulan COVID-19 senilai Rp2,7 miliar di Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Artha Kerta Raharja (AKR). Menurut Zaki dari hasil pemeriksaan Inspektorat menemukan adanya beberapa indikasi terjadinya dugaan penyelewengan dana stimulan COVID-19 di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Kalau selama ini sudah ada beberapa indikasi,” katanya saat ditemui di Pendopo Bupati Tangerang, akhir pekan kemarin.

BACA JUGA: Kajari Kabupaten Tangerang Akan Tindaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi Dana Stimulan COVID-19 di LKM Artha Kerta Raharja

Namun begitu menurut Zaki, sampai saat ini Inspektorat Kabupaten Tangerang masih melakukan pemeriksaan menyeluruh ke rekening para nasabah penerima bantuan. Dirinya mengklaim, mayoritas dari bantuan tersebut sebenarnya sudah disalurkan ke nasabah yang berhak menerima melalui rekening, namun informasi terkait hal itu tidak disampaikan ke masyarakat.

BACA JUGA: Nasabah Keukeuh Ngaku Tak Terima Subsidi Bunga COVID-19, PLT Dirut LKM AKR Akui Direksi Lama Lakukan Kesalahan 

“Jadi kebanyakan bantuan itu diberikan tapi informasinya tidak sampai ke masyarakat, jadi uang itu by rekening semuanya. Tapi semuanya masih ada di rekening, jadi belum ada yang duit ilang atau segala macam,” pungkasnya.

BACA JUGA: Bongkar 71 Nasabah Fiktif, Mantan Petinggi LKM AKR Kuatkan Dugaan Penyelewengan Dana Stimulan COVID-19

Sebelumnya diberitakan, kasus dugaan korupsi penyelewengan dana stimulan COVID-19 di LKM AKR mencuat usai para nasabah mempertanyakan subsidi pinjaman yang seharusnya mereka terima. Nilai subsidi tersebut bahkan mencapai puluhan juta per nasabah.

Kasus ini terus berlanjut sampai Direktur Utama yang pada saat itu dijabat oleh Yuyun Juenadi mengundurkan diri dan digantikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Dirut yakni Edi Junaedi. Kemudian, pada medio bulan Februari lalu, Kejari Kabupaten Tangerang menyebut bahwa pihaknya telah mengantongi seluruh data terkait kasus ini dan berujar akan memanggil seluruh jajaran direksi.
Namun hingga saat ini, pihak Kejari Kabupaten Tangerang diduga belum juga melakukan proses pemanggilan tersebut sehingga kasus ini terhenti tanpa sebab yang jelas. (DR/Hendra)