Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya Dukung Pemekaran DOB di Wilayahnya

oleh -
Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya

LEBAK, REDAKSI24.COM- Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya mendukung pemekaran atau pemisahan daerah Cilangkahan yang berada di wilayah Lebak Selatan, tepatnya di Kecamatan Malimping untuk menjadi daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan.

Namun katanya, DOB tersebut belum dapat diwujudkan, karena semenjak tahun 2014 DOB tidak dapat diproses lantaran Pemerintah Pusat masih melakukan moratorium terhadap permintaan Daerah Otonomi Baru.

” Saya mendukung DOB Cilangkahan, bahkan saya sudah bilang kepada pemerintah srmua itu sudah memenuhi persyaratan,” kata Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya kepada Redaksi24.com,. Sabtu (21/9/2019).

Bupati menegaskan, dirinya sampai saat ini tidak pernah berubah dalam memberikan dukungan. DOB Cilangkahan diharapkan dapat memberikan pemerataan pelayanan, dan pembangunan di daerah tersebut.

” Bukan kepentingan politis, bagi saya kepentingan penyebaran pelayanan pembangunan wilayah. Jadi saya sangat mendukung, untuk DOB terus dilanjutkan dan disetujui Pemerintah,”katanya.

BACA JUGA:

Mendekati Pelayanan Paspor Kepada Masyarakat, Pemkab Lebak Kerjasama Dengan Imigrasi Serang

Atasi Korupsi, Pemkab Lebak Kerjasama Dengan Dikyanmas KPK

286 Pejabat Lebak Dilantik, Harus Mampu Tingkatkan Kualitas

Sementara itu Anggota DPR RI terpilih Dapil Pandeglang dan Lebak Iip Miftahul Khoiry mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium DOB. Menurutnya, Cilangkahan saat ini telah memenuhi persyaratan untuk menjadi suatu DOB.

” Moratorium sudah dilakukan semenjak 2014 sehingga sudah saatnya untuk dibuka kembali. Apalagi secara persyaratan administrasi, khusus DOB Cilangkahan sudah memenuhi persyaratan,” katanya.

Iip berpendapat, pemekaran wilayah sudah harus dilakukan sebagai upaya memberikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah pusat segera mencabut moratorium.

” Ini demi kepentingan masyarakat, khususnya warga Lebak selatan. Karena saya banyak menerima aspirasi masyarakat yang mengeluhkan terkait pelayanan publik sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemerintah melakukan moratorium apalagi secara persyaratan DOB Cilangkahan sudah lengkap,” katanya. (Yusuf/Aan)