BPN Pandeglang Kurangi 50 Persen Target Sertifikat Tanah Gratis

  • Whatsapp
BPN Pandeglang
Ilustrasi - Warga bisa mendapatkan sertipikat tanah secara gratis melalui program PTSL.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) 2020 di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pandeglang, Banten jumlahmya dikurangi hingga 50 persen. Pengurangan kuota sertifikat tanah gratis itu, menyusul adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19.

Kepala BPN Pandeglang, Agus Sutrisno mengakui, untuk program PTSL tahun 2020 ini ada penurunan target, karena adanya refocusing anggaran. Sehingga, kuota sertifikat pada program PTSL juga berkurang.

Bacaan Lainnya

“Anggaran kami dikurangi sebesar 50 persen. Tentunya target sertifikat PTSL juga berkurang,” ungkapnya, Sabtu (13/6/2020).

Dikatakannya, semula target PTSL sebanyak 57 ribu sertipikat. Namun karena adanya pengurangan target hingga 50 persen, tahun ini pihaknya hanya bisa menerbitkan sebanyak 22 ribu sertifikat PTSL.

“Jumlah sertifikat itu tersebar di 57 desa di sejumlah kecamatan di Pandeglang, dan sekarang semuanya sedang dalam proses,” katanya.

Saat ditanya kapan target penyelesaian sertifikat PTSL tersebut, Agus mengaku belum bisa memastikan kapan bisa rampung, karena beberapa bulan lalu proses pengukuran sempat dihentikan akibat adanya pandemi covid-19.

“Mudah-mudahan tahun ini bisa segera selesai, karena proses sertifikat PTSL sudah mulai berjalan lagi,” imbuhnya.

Lanjut dia, dampak dari adanya pengurangan target tersebut, ada juga desa yang mengajukan sertifikat PTSL, yang tadinya masuk tahun 2020 akhirnya batal. Kemungkinan juga, kata dia, jika tahun depan masih ada anggarannya, bisa dimasukan untuk tahun 2021.

“Kami akan lihat dulu kondisi anggarannya. Jika yang tertunda tahun ini bisa masuk di tahun depan, itupun kalau anggarannya masih ada,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Desa Cibarani, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Cecep Muhidin mengaku, pihaknya tahun ini mengajukan sebanyak 700 sertifikat pada program PTSL. Dia mengaku belum mengetahui adanya pengurangan kuota PTSL dari BPN Pandeglang.

“Sekarang masih dalam proses pengukuran. Karena dulu sempat tertunda akibat covid-19, tapi sekarang mulai dijalankan lagi,” tuturnya.

Menurutnya, jika ada pengurangan kuota, harusnya BPN menginformasikan kepada semua desa yang mengajukan PTSL, agar desa juga bisa mengurangi pengajuan. Sebab ketika mendaftar, warga dikenai biaya administrasi sebesar Rp150 ribu.

“Bagaimana yang sudah membayar biaya administrasi jika ternyata nanti tidak masuk kuota akibat adanya pengurangan. Kami minta BPN menosialisasikan pengurangan target sertifikat PTSL kepada masyarakat,” harapnya. (Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.