BPKAD Tangsel Pesimis Satu Bulan ini Dapat Menyelesaikan Aset Daerah Yang Tercecer di Kabupaten Tangerang

  • Whatsapp
Bpkad
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangsel, Warman Syanudin.

KOTA TANGSEL, REDAKSI24.COM – Pemerintah Kota Tangerang Selatan pesimis dalam waktu satu bulan ini bisa menyelesaikan pendataan ribuan aset daerah yang tercecer sejak terjadinya pemekaran daerah tersebut dari pemerintah induk Kabupaten Tangerang pada tahun 2009 lalu.

Rasa pesimis itu disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangsel, Warman Syanudin yang menyikapi pertanyaan Redaksi24.com, terkait pernyataan KPK yang memberikan batas waktu penyelesaian persoalan sengketa dua wilayah itu selama satu bulan sejak 21 Juli 2020 lalu.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, kemungkinan besar deadline yang diberikan oleh KPK itu hanya untuk mendapatkan rumusan solusi, bukan menyelesaikan persoalan aset selama satu bulan.

“Targetnya satu bulan harus ada progres perumusan solusi. Karena tidak mungkin akan terselesaikan selama satu bulan dalam menyelesaikan proses sertifikat aset berupa tanah itu di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Semuanya  butuh waktu yang cukup lama,” kata Warman di Pemkot Tangsel, Rabu (29/7/2020).

BACA JUGA: KPK Evaluasi Penyerahan Aset Bermasalah Kabupaten Tangerang ke Wilayah Pemekaran

Warman menerangkan, aset yang tercecer di Kota Tangsel jumlahnya diperkirakan ada 1.000 lebih aset berupa tanah. Dari ribuan aset tak bertuan itu, Pemkot Tangsel baru mampu menyelesaikan pendataan 30 bidang aset tanah yang tersebar di Kecamatan Serpong Utara dan Serpong.

“Saat prosesnya baru pendataan ada 30 bidang aset tanah di kelurahan-kelurahan yang dulunya ada di wilayah Kabupaten Tangerang sebelum Kota Tangsel berdiri. Setelah dilakukan pendataan, ternyata di kabupaten juga tidak terdata dan di Tangsel pun belum masuk, kemudian didata dan diklaim milik Pemkot Tangsel,” terang Warman.

Warman membantah, jika lambatnya pendataan aset berupa ribuan bidang tanah itu lantaran alotnya kesepakatan antara Pemkab Tangerang selaku pemerintah induk dan Pemkot Tangsel. Dia mengklaim, bahwa Pemkab Tangerang dan Pemkot Tangsel saling mendukung menuntaskan persoalan aset yang berceceran tersebut.

BACA JUGA: KPK Soroti Persoalan Aset Bermasalah di Tangerang Raya

“Pihak kabupaten sangat antusias dan mengajak bareng-bareng menuntaskan persoalan aset agar kedepan lebih baik lagi. Panitia kecil pembahasan aset pun sudah dibentuk antara BPKAD Kabupaten Tangerang dan Tangsel. Setelah selesai pendataan dan bersertifikat, nanti di serahkan ke OPD terkait untuk menggunakan aset tersebut,” pungkasnya. (wvyh/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.