BPD Pastikan Perangkat Desa Pasanggrahan Belum Punya Dasar Hukum

oleh -
BPD Pastikan Perangkat Desa Pasanggrahan Belum Punya Dasar Hukum kabupaten tangerang
Ilustrasi Perangkat Desa - Karena meski sudah mengenakan seragam, namun mereka belum mengantongi surat keputusan (SK) sebagai perangkat Desa Pasanggrahan.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, memastikan perangkat desa yang baru belum sah secara hukum.

Karena meski sudah mengenakan seragam, namun mereka belum mengantongi surat keputusan (SK) sebagai perangkat Desa Pasanggrahan.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua BPD Pasanggrahan, Yusup Sanusi kepada wartawan, Senin (22/11/2021). Hanya saja Yusup Sanusi mengakui sejumlah orang berseragam staf itu adalah warga Desa Pasanggrahan.

“Kalau mengacu pada Permendagri nomor 67 tahun 2017, mereka bekerja tidak memiliki dasar hukum,” imbuh Sanusi.

BACA JUGA: BPD Kuatkan Dugaan Maladministrasi Pemerintah Desa Pasanggrahan

Dikatakan Yusup, pihak BPD akan terus mengawasi jalannya pelayanan publik di Kantor Kepala Desa (Kades) Pasanggrahan, termasuk mencegah penandatanganan naskah dinas oleh staf yang belum memiliki SK.

“Untuk tanda tangan surat atau naskah dinas saat ini harus dilakukan Kades, sebab staf atau perangkat desa termasuk Sekdes yang baru belum punya SK. Jangan sampai terjadi maladministrasi,” jelas Yusup.

Selain itu lanjut dia, para staf atau perangkat desa yang belum memiliki SK tidak boleh menggunakan kendaraan dinas, kecuali ada rekomendasi dari Kades dalam keperluan tertentu atau kedinasan.

“Belum berhak menggunakan kendaraan dinas, kecuali ada keperluan dinas yang diintruksikan oleh Kades dan itu juga nggak boleh dibawah pulang ke rumahnya,” tegas Yusup.

Menurut Yusup Sanusi, Kades Pasanggrahan pun mengakui sejumlah orang yang berseragam staf di kantornya itu belum memiliki SK yang direkomendasikan camat maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang sesuai Permendagri nomor 67 tahun 2017.

“Saat ini kami BPD masih menunggu data perangkat desa baru, yang secara sah memiliki SK rekomendasi camat dan DPMPD,” tegasnya.

BACA JUGA: Pergantian Perangkat Desa Pasanggrahan Dinilai Langgar Aturan

Berdasarkan informasi, lanjut Yusup, sembilan orang yang masuk dalam penjaringan sebagai perangkat desa, ada beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 67 tahun 2017. Sehingga hal itu mengakibatkan tertundanya proses pengangkatan perangkat desa yang baru.

Disinggung laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pilkades Pasanggrahan, dia juga mengaku belum mendapat laporan tertulis dari ketua panitia pesta demokrasi desa yang menyedot anggaran sebesar Rp660 juta tersebut.

“Sampai saat ini kami belum menerima, kami berhak untuk mengetahui dan memeriksa alokasi anggaran tersebut, bila ada penyimpangan kami bisa laporkan,” tandasnya.(RM1/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.