BPD Kuatkan Dugaan Maladministrasi Pemerintah Desa Pasanggrahan

oleh -
BPD Kuatkan Dugaan Maladministrasi Pemerintah Desa Pasanggrahan bpd pasanggrahan dpmpd kabupaten tangerang camat solear
Yusup menjelaskan, dalam Pasal 22 ayat 1 Perbup Tangerang dijelaskan, penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dapat didelegasikan kepada sekretaris desa (Sekdes).

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Dugaan terjadinya maladministrasi di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, nampaknya kian menguat.

Dugaan itu dikuatkan dengan pernyataan Dewan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasanggrahan yang menyatakan nota dinas atau surat keterangan apapun dari pemerintah desa menjadi tidak sah jika ditandatangani staf desa dan bisa berindikasi pada praktek maladministrasi.

“Aturan itu sudah jelas dalam Perbup (Peraturan Bupati) Tangerang Nonor 90 tahun 2014 pasal 22 ayat 1 dan 2,” ungkap Wakil Ketua BPD Pasanggrahan, Yusup Sanusi kepada Redaksi24.com, Sabtu (30/10/2021).

Yusup menjelaskan, dalam Pasal 22 ayat 1 Perbup Tangerang dijelaskan, penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dapat didelegasikan kepada sekretaris desa (Sekdes) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BACA JUGA: Pemerintah Desa Pasanggrahan Dinilai Lakukan Maladministrasi

Sementara pasal 22 ayat 2 dijelaskan, kepala desa (Kades) dapat mendelegasikan penandatanganan naskah dinas tertentu kepada Sekdes atau kepala seksi (Kasi) yang ditunjuk secara tertulis oleh Kades.

“Artinya ini menjadi acuan bagi pemerintah desa, perangkat desa harus memiliki SK (surat keputusan) pengangkatan yang resmi,  baru bisa melaksanakan tugas,” ujarnya.

Terpisah, aktivis LSM BP2A2N Ahmad Suhud menilai Kades Pasanggrahan tidak paham aturan dengan membiarkan terbitnya surat keterangan tertentu bagi warganya yang hanya ditandatangani oleh staf desa.

Terlebih, kata dia, jika staf desa yang menandatangani naskah dinas belum memiliki SK, maka surat keterangan tertentu bagi warga yang diterbitkan pemerintah desa telah cacat hukum.

“Camat harus segera melakukan pembinaan, bila perlu DPMPD Kabupaten Tangerang menegur, agar proses birokrasi dan manajemen pemerintah desa berjalan sesuai harapan masyarakat. Jika dibiarkan, akan mengganggu proses administrasi lainnya dalam pemerintahan desa,” tandas Suhud.(RM1/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.