BPD Kembalikan LPJ Pilkades ke Pjs Kades Pasanggarahan 

oleh -
BPD Kembalikan LPJ Pilkades ke Pjs Kades Pasanggarahan kecamatan solear kabupaten tangerang
Sekretaris BPD Pasanggarahan, Jamaludin mengatakan, pengembalian LPJ penggunaan anggaran Pilkades itu, dilakukan karena pihaknya menilai ada kejanggalan dalam penggunaan anggaran Pilkades yang telah digelar secara serentak pada Oktober 2021 lalu.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengembalikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran pelaksanaan Pilkades kepada pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten.

Sekretaris BPD Pasanggarahan, Jamaludin mengatakan, pengembalian LPJ penggunaan anggaran Pilkades itu, dilakukan karena pihaknya menilai ada kejanggalan dalam penggunaan anggaran Pilkades yang telah digelar secara serentak pada Oktober 2021 lalu.

“Setelah kami melakukan pemeriksaan isi LPJ anggaran Pilkades ada yang tidak sinkron dengan penggunaan di lapangan,” ungkap Jamaludin saat ditemui di kediamannya, Kamis (6/1/2022).

Ditegaskan Jamaludin, pengembalian LPJ penggunaan anggaran tahapan Pilkades kepada Pjs Kades untuk diteruskan kepada panitia pelaksana Pilkades agar bisa disempurnakan kembali.

“Kemarin kami sudah kembalikan LPJ kepada Pjs Kades agar bisa disempurnakan lagi oleh panitia selaku penanggung jawab penggunaan anggaran, 2 bundel LPJ keuangan, 1 bundel LPJ keuangan KPPS dan 2 bundel LPJ kegiatan Pilkades,” tegas Jamaludin.

BACA JUGA: Ditanya Anggaran, BPD Sebut Panitia Pilkades Pasanggrahan Kebingungan

Menurutnya, BPD merupakan penanggung jawab atas pembentukan panitia, sementara penanggungjawab atas penggunaan anggaran selama tahapan Pilkades merupakan kewenangan atau tanggung jawab ketua panitia.

“Mulai dari masuk dan keluarnya anggaran untuk digunakan dalam tahapan Pilkades itu ada di ranah panitia dan bendahara, BPD mengawasi, ketika ditemukan ada kejanggalan, kami kembalikan lagi untuk disempurnakan panitia,” ujarnya.

Sementara sisa anggaran yang disampaikan panitia sebesar Rp100 juta, kemudian menjadi Rp85 juta dan akhirnya hanya Rp200 ribu, menurut dia, juga merupakan ranahnya panitia dan bendahara.

“Hanya ketua panitia dan bendahara yang tahu itu, sementara bendahara sampai saat ini masih bungkam,” ungkap Jamaludin.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pilkades Pasanggrahan Heri Irawan membantah ada sisa anggaran Pilkades senilai Rp100 jutaan. “Itu nggak ada, tanyakan saja ke BPD,” ujar Heri Irawan Minggu (26/12/2021) lalu.

Heri Irawan juga membantah adanya dugaan anggaran fiktif, meski dalam LPJ jelas tercatat ada alokasi dana untuk alat pembangkit tenaga listrik atau genset senilai Rp1 juta untuk sebanyak 30 tempat pemungutan suara (TPS).

Selain itu juga, Heri membantah mark up Anggaran Pilkades, meski jelas dalam LPJ Pilkades Pasanggarahan tercatat anggaran sewa tenda senilai Rp 1 juta, namun realisasinya di lapangan sebesar Rp500 ribu.(Burhan/Difa)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.