Bos PT Putra Naga Sagara Asal Kota Tangerang Gelapkan Pajak Sebesar Rp41 Miliar

oleh -
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Kota Tangerang, Sobrani Binzar.

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM– Kasus dugaan penggelapan pajak senilai Rp41 miliar yang dilakukan oleh bos PT Putra Naga Sagara, Robert Hadi Wijaya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

” Ya benar,  kami sudah menerima pelimpahan tersangka Robert Hadi Wijaya dan barang bukti dari Kanwil DJP Provinsi Banten,” kata  Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kota Tangerang, Sobrani Binzar pada wartawan, Kamis (18/11/2021). 

Dan sejak 9 November lalu, kata dia, pihaknya sudah melakukan penahanan di Lapas Klas IIA Tangerang. Barang bukti perkara yang diterima dalam kasus itu, diantaranya berupa dokumen faktur pajak, (surat pemberitahuan tahunan (SPT), mobil Toyota Alphard, Honda Mobilio, surat apartemen di BSD City, dan BPKB dua kendaraan tersebut.

Sobrani menjelaskan tersangka Robert Hadi Wijaya adalah pemilik PT Putra Naga Sagara yang berlokasi di Modernland, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, yang bergerak dibidang minyak dan gas atau tepatnya jual beli solar. 

BACA JUGA: 14 Tersangka Kasus Pelanggaran Karantina Dilimpahkan ke Kejari Kota Tangerang

“Dalam praktiknya, tersangka mencatut 375 data perusahaan dalam menyamarkan tagihan PPN nya sela kurun waktu Juni 2011 sampai Desember 2014 lalu,” terangnya. 

Menurut Sobrani, dari kurun tiga tahun itu tersangka bertransaksi membeli solar sebanyak 1.935 kali dan membuat 1.935 faktur pajak siluman. “Tersangka Robert Hadi Wijaya diringkus oleh penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten beserta barang buktinya,” katanya.

Akibat perbuatannya itu yang bersangkutan dijerat dengan Pasal 39 a huruf a juncto Pasal 43 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dan dakwaan alternatif pasal 39 ayat 1 huruf D juncto Pasal 43 ayat 1 Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

“Ancaman hukumannya adalah penjara minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun dengan  denda paling sedikit 2 kali lipat dalam faktur pajak yang digelapkan dan maksimal 6 kali lipat dari jumlah pajak,” pungkasnya. (Candra/Aan).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.