BNPT Gelar Penandatanganan Rencana Aksi Kementerian/Lembaga Tahun 2021

oleh -
Penanggulangan Terorisme, BIN, Kemenpolhukam, BNPT, Terorisme di Indonesia,

JAKARTA,REDAKSI24.COM–Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar Rapat Koordinasi dalam Rangka Penandatanganan Dokumen Kesepakatan Rencana Aksi Kementerian/Lembaga Dalam Program Penanggulangan Terorisme di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 di Hotel Pullman Jakarta pada Kamis (8/4/2021).

Acara ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari kementerian/lembaga yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan RI, dan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga,  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian

Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan dan Dewan Pers.

BACA JUGA: Tokoh Agama Banten Diminta Aktif Cegah Radikalisme

Dalam sambutannya, Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr Boy Rafli Amar, M.H., menyebut rencana aksi Lembaga/Kementerian 2021 yang merupakan bentuk sinergitas antar kementerian/lembaga merupakan upaya menghadirkan negara dalam upaya nyata penanggulangan terorisme.

“Negara harus hadir dalam upaya penanggulangan terorisme. Kehadiran negara dapat meminimalisir masuknya paham radikalisme dan intoleransi pada masyarakat Indonesia,” katanya.

BACA JUGA: KNPI Banten dan BEM Serang Sepakat Lawan Terorisme

Kepala BNPT menjelaskan, kehadiran negara dalam menanggulangi terorisme dapat dilaksanakan dalam bentuk sinergitas dan rencana aksi kementerian/lembaga pemerintah yang dikoordinasikan oleh BNPT.

“Terorisme ini musuh negara yang nyata. Untuk itu seluruh sumber daya harus diberdayakan dalam menghadapi terorisme,” jelasnya.

Boy menyebut dalam penanggulangan terorisme, BNPT tidak bisa bekerja sendiri. Perlu ada bantuan sekaligus dukungan dalam menanggulangi terorisme.

“Sinergitas ini seperti vitamin tambahan dalam penanggulangan terorisme. Kalau rencana aksi ini bisa dijalankan dengan simultan, InsyaAllah bisa meminimalisir terorisme di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, mewakili Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam), Deputi V Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan HAM, Irjen Pol. Drs Armed Wijaya, M.H., menjelaskan sinergisitas lembaga/kementerian sangat penting dalam menanggulangi terorisme.

“Dalam menanggulangi masalah terorisme, harus ada upaya yang sistematis, terstruktur dan masif dari BNPT dan seluruh kementerian/lembaga,” ujarnya.

Armed mengatakan, selama ini rencana aksi sinergisitas dalam menanggulangi terorisme sudah berjalan dengan baik dan harus terus ditingkatkan.

“Sinergitas yang sudah dilakukan selama 5 tahun ini sudah berjalan dengan baik dan tentunya harus terus ditingkatkan dengan keterlibatan kementerian dan lembaga yang lebih banyak lagi,” jelasnya. (Rls/Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.