BNN Terkendala Lakukan Tes Urine, Karena Tidak Adanya Izin Dari Pemkot Tangerang

oleh -
Kepala BNN Kota Tangerang, Satrya Ika Putra saat memberikan keterangan kepada wartawan.

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM– Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang mengalami kendala untuk melakukan tes urine kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Tangerang. Itu terjadi, karena tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat. 

Padahal berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) 02 Tahun 2020, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, ASN wajib melakukan tes urine, minimal 3 persen dari jumlah ASN yang ada.

Kepala BNN Kota Tangerang, Satrya Ika Putra menjelaskan rencana tes urine untuk ASN sudah ada, dengan menggandeng pihak Kecamatan Karawaci. Namun rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan karena belum ada izin dari Pemkot Tangerang.

“Sampai saat ini saya belum dapat izin dari organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan tes urine tersebut. Mengenai alat semuanya sudah siap dan jangan sampai alat iti kadaluarsa,”jelasnya, Rabu (22/9/2021).

BACA JUGA: BNN Kota Tangerang Tes Urine Anggota KNPI

Lebih jauh Satrya mengatakan, sebanyak 500 alat tes urine sudah ada di BNN Kota Tangerang, dari hibah Pemkot Tangerang. “Itu sudah kita konsultasi ke Kesabangpol tidak hanya untuk PNS, tetapi juga untuk umum. Untuk Pemkot Tangerang Inpres 02, minimal tes urine 3 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kesatuan Bangsa pada Kesbangpol Kota Tangerang, Amir Hamzah mengatakan, tes urine tidak bisa dilaksanakan karena anggaran tes urine itu pada tahun ini di refocusing ke penanganan COVID-19.

“Pelaksanaannya langsung di BNN, tahun ini tidak dilaksanakan di Kesbangpol, tapi langsung ke masyarakat dan beberapa perusahaan,” ungkapnya.

Menurut Amir, izin dari Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah sangat diperlukan untuk pelaksanaan tes urine kepada para ASN. Tujuannya, tambah dia, untuk memenuhi 3 persen seperti yang diatur dalam aturan Inpres.

“Kewajiban 3 persen itu izin dari pimpinan tertinggi, tapi di Kota Tangerang izin tersebut  belum ada,” pungkasnya. (Candra/Aan).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.