Biro Infrastruktur Banten Telurusi Girik Hilang di Serpong

oleh -
rapat mediasi
Biro Infrastruktur dan SDA Banten menggelar mediasi dengan par apihak terkait hilangnya girik di Serpong, Tangsel.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Biro Bina Inflastruktur dan SDA Setda Provinsi Banten menggelar rapat mediasi dengan intansi terkait di Ruang Rapat Biro Inflastruktur dan SDA Provinsi Banten, Rabu (6/11/2019). Rapat untuk menindaklanjuti hilangnya surat Girik C319 Persil 26 dan 41 Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kota Tangerang Selatan yang diajukan pemohon atas nama Rusli Wahyudi.

Rapat mediasi dihadiri Asisten Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Perwakilan Polres Tangerang Selatan, Biro Bina Inflastruktur dan SDA Pemprov Banten, Kabiro Hukum Kota Tangerang Selatan, Ombusmen perwakilan Banten, Komisi Informasi Provinsi Banten, BPN Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Lengkong Gudang Timur,  Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) dan pemohon atas nama Rusli Wahyudi.

Kepala Biro Inflastruktur Pemprov Banten, Nana Suryana mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan pemohon dalam hal ini atas nama Rusli Wahyudi kepada Gubernur Banten selaku wakil pemerintah pusat yang memohon untuk memecahkan masalah sengketa lahan.

“Kami selaku pembantu gubernur yang membidangi pertanahan menggelar mediasi dan memfasilitasi para pihak terkait Girik C319 persil 26 dan 41 yang hilang,” katanya.

BACA JUGA:

. Bupati Serang Laporkan Penyegel SMPN 1 Mancak ke Polda Banten

. Sekolah Disegel Pemilik Lahan, KBM Siswa SMAN 2 Leuwidamar Terganggu

. Bupati Serang Laporkan Penyegel SMPN 1 Mancak ke Polda Banten

Menurut Nana, ini merupakan tindak lanjut dari beberapa kegiatan panjang yang sudah dilakukan pihak pemohon dalam upaya memperjuangkan haknya. “Kami bukan pengadilan. Hanya memfasilitasi untuk mediasi. Kami masalah bisa selesaikan tanpa melalui pengadilan,” jelas Nana.

Menjurut Nana, dari hasil rapat ada beberapa hal yang telah disepakati berdasarkan hasil putusan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Nomer 003/II/KI Banten PS/2019 yang menyatakan tidak menemukan catatan atau register terkait terjadinya pelepasan hak atas tanah girik C 913 persil 36 dan 41.

Kemudian Pemkot Tangsel akan melaksanakan hasil putusan kasasi atas perkara dengan nomor register 533 K/TUN/KI/2019 yang sudah inkrah. Pemkot Tangsel juga akan menindaklanjuti rekomendasi Ombusmen Perwakilan Banten, serta Perwakilan Kantor BPN Tangsel akan melaporkan hasil rapat kepada pimpinannya masing-masing untuk diputuskan langkah penanganan selanjutnya. Hasilnya akan diinformasikan kepada yang bersangkutan dalam hal ini Rusli Wahyudi paling lambat selama 14 hari.

“Kami dari Pemprov Banten akan memantau tindak lanjut dari rapat hari ini,” jelasnya.

Mengenai banyaknya masalah pertanahan yang terjadi di daerah Banten, Nana menambahkan, Pemprov Banten mendukung penyelesaian masalah yang terjadi dalam masalah sengketa atau perselisihan tanah yang terjadi di wilayah Banten.

“Kami mendukung langkah-langkah untuk penyelesaian sengketa seperti ini. Harapannya tidak terjadi lagi masalah seperti ini,” tandasnya. (Luthfi/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.