Bila Terpilih Para Kades Dilarang Ganti Perangkat Desa

  • Whatsapp
Pilkades Kabupaten Tangerang
Calon kades tanda tangani kesepakatan.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM — Para calon kades yang nanti terpilih dilarang mengganti struktur perangkat desanya. Larangan mengganti para staf desa ini, menjadi satu dari tujuh poin isi perjanjian dalam Deklarasi Damai Pilkades 2019 yang dibacakan oleh para calon kades, Senin (11/11/2019), di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Adiyat Nuryasin mengatakan, draf ikrar perjanjian yang ditandatangani dan disepakati oleh para calon kades itu dibuat dengan mengacu pada lampiran Perbup 79 Tahun 2014. Kata dia, ikhwal adanya salah satu poin yang melarang kades terpilih mengganti perangkat desanya, itu didasarkan pada pengalaman yang biasa terjadi. Menurut dia, kepala desa yang baru terpilih biasanya akan serta merta mengganti struktur perangkat desanya, padahal hal tersebut berpengaruh besar pada kinerja desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Bacaan Lainnya

“Mengganti perangkat desa ini sangat besar dampaknya, baik terhadap kinerja desa itu sendiri yang kedua juga terhadap pertanggung jawaban di dalamnya, baik itu berupa aset desa maupun berupa administrasi desa,” kata Adiyat Kepada Redaksi24.Com

Ia melanjutkan, dari pengalaman tersebut akhirnya pihak DPMPD sepakat untuk memasukan hal itu dalam draf Deklarasi Damai Pilkades 2019, dengan harapan ada kesinambungan antara program para kades yang baru terpilih dengan aset desa maupun dengan administrasi desa yang sudah berjalan.

“Harapannya jadi aset desa dan administrasi desa itu bisa tetap terpelihara dan stand by di desa,” ucapnya.

BACA JUGA:

Pemkab Tangerang Tegaskan Tak Ada Penundaan Dalam Tahapan Pilkades

Meski demikian, ia menambahkan, pergantian struktur perangkat desa boleh saja dilakukan jika memang para staf desa tersebut dinilai sudah tidak bisa bersinergi dan sudah tidak bisa bekerja sama dalam hal menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa. Tetapi, lanjutnya, jangan sampai pergantian struktur perangkat desa ini dilakukan tanpa sebab.

“Terkecuali perangkat desa itu memang secara hukum itu dia melanggar atau tidak bisa kerja sama dengan kepala desa ya silahkan saja diganti,” tandasnya (RICKY/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.