Begini Surat Protes Pemkab Pandeglang ke Mendagri, Bawaslu Ngaku Baru Terima 2 Laporan Pelanggaran Netralitas ASN

  • Whatsapp
ASN Pandeglang
Surat klarifikasi Pemkab Pandeglang kepada Kemendagri.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Banten sudah melayangkan surat klarifikasi kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pemblokiran data administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pandeglang.

Pemblokiran dilakukan karena diduga kepala daerah di kota badak itu belum menindaklanjuti rekomendasi KASN terhadap sejumlah ASN yang melanggar netralitas dalam Pilkada Pandeglang.

Bacaan Lainnya

Surat klarifikasi yang dilayangkan Pemda Pandeglang, melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, dengan Nomor surat 800/ -BKD/2020 bersifat penting dengan lampiran dua berkas, tentang klarifikasi adanya pemberitaan di salah satu media online soal pemblokiran data administrasi ASN Pandeglang.

Surat yang ditandatangani langsung Pjs Bupati Pandeglang, Gunawan Rusminto itu berisi bentuk klarifikasi terhadap Kemendagri soal adanya pemblokiran data administrasi ASN Pandeglang di media online.

BACA JUGA: ASN-nya Dinilai Tak Netral Dalam Pilkada, Pemkab Pandeglang Bakal Protes Mendagri

Isi suratnya; Menindaklanjuti adanya berita di media online dengan thema (Kemendagri Blokir Data Kepegawaian ASN di 67 Pemda, termasuk Surabaya dan Jatim pada hari Minggu 01 November 2020, salah satunya adalah Bupati Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang termasuk kena teguran.

Perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang, sampai dengan diumumkannya berita online tertanggal 01 November 2020, sudah menindaklanjuti semua pelanggaran ASN yang direkomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yaitu sebanyak dua kasus.

Satu kasus untuk dua orang ASN dari Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang, dan satu kasus lagi untuk satu orang ASN Kecamatan Cigeulis, Pandeglang.

Dan selain itu dalam isi surat tersebut, sampai dengan tanggal 1 November 2020, Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum menerima lagi kasus yang direkomendasikan oleh KASN.

Surat tersebut juga langsung ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Gubernur Banten, Bawaslu RI, Inspektur Jenderal Kemendagri, KASN, BKN, Kepala Kantor Regional III BKN Bandung dan Bawaslu Pandeglang.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengaku, Pemkab Pandeglang, sudah menindaklanjuti rekomendasi atas ketiga ASN Pandeglang tersebut. Jadi sekarang pihaknya akan mengirim surat klarifikasi ke Kemendagri terkait persoalan tersebut.

“Sekarang kami akan bersurat ke Kemendagri, karena kami sudah menindaklanjuti rekomendasi dari KASN terkait netralitas ASN itu. Bahkan kami sudah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah ASN yang dimaksud itu,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kemendagri Blokir Data Kepegawaian Pandeglang Karena Masalah Netralitas ASN Dalam Pilkada

Sementara itu, seorang komisioner Bawaslu Pandeglang, Karsono mengaku belum punya rencana untuk meminta keterangan terhadap kepala daerah Pandeglang, khususnya terkait pemblokiran data administrasi ASN oleh Kemendagri lantaran adanya ASN yang melanggar netralitas dalam Pilkada Pandeglang.

“Karena persoalan itu ranahnya adalah Kemendagri dan Menpan RB. Jadi Bawaslu tidak ada rencana untuk melakukan pemanggilan terhadap kepala daerah Pandeglang,” ujarnya.

Ia memprediksi, adanya informasi terkait pemblokiran data administrasi ASN Pandeglang oleh Kemendagri tersebut, kemungkinan besar ada satu rekomendasi KASN terkait netralitas ASN Pandeglang, yang belum ditindaklanjuti oleh Pemda Pandeglang.

Sebab. lanjut dia, yang diketahui lembaganya tersebut, sejauh ini dari dua kasus pelanggaran netralitas ASN baru satu kasus yang ditindaklanjuti Pemkab Pandeglang, yaitu dua ASN dari Kecamatan Kaduhejo, sementara untuk satu orang ASN dari Kecamatan Cigeulis, pihaknya belum mendapatkan informasi hasil tindaklanjuti atas rekomendasi KASN oleh Pemkab Pandeglang.

“Mungkin satu kasus lagi yang di Cigeulis yang belum ditindaklanjuti, biasanya jika rekomendasi KASN sudah ditindaklanjuti hasilnya ditembuskan ke kami. Sementara yang sudah ada itu baru dua ASN yang dari Kecamatan Kaduhejo, yang dari Cigeulis belum ada,” jelas Karsono.

Saat ditanya apakah sejauh ini sudah ada lagi kasus pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Pandeglang, yang direkomendasikan KASN, Karsono mengaku, belum ada. “Belum ada lagi, baru dua kasus saja untuk tiga orang ASN Pandeglang,” tandasnya. (Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.