Bawaslu Temukan Ribuan KTP ASN Dukung Calon Pilkada

  • Whatsapp
Bawaslu RI Temukan KTP ASN
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tengah menggelar konferensi pers bertajuk "Persiapan Bawaslu dalam Pengawasan Coklit Data Pemilih Pilkada Tahun 2020" yang disiarkan secara daring dari Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (14/07/2020).

JAKARTA, REDAKSI24.CO– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan lebih dari 10.000 kartu tanda penduduk (KTP) berstatus  aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara yang digunakan mendukung bakal calon independen (perseorangan) dalam Pilkada serentak 2020.

“Dari rekapitulasi yang kami lakukan di berbagai daerah menemukan sampai 6.492 (KTP) yang identitas pekerjaaannya ASN,” ujar komisioner  Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, di Jakarta, Selasa (14/07/2020).

Bacaan Lainnya

Dia mengutarakan itu saat konferensi pers “Persiapan Bawaslu dalam Pengawasan Coklit Data Pemilih Pilkada Tahun 2020” yang disiarkan secara daring dari Kantor Bawaslu RI, Jakarta.

Menurutnya, dukungan dari kalangan ASN tersebut ditemukan di 79 kabupaten/kota yang langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh petugas yang melakukan verifikasi.
Bukan itu saja, ditemukan pula dukungan dari kalangan penyelenggara pilkada yang mencapai 4.411 KTP yang juga dinyatakan TMS.

Afifuddin juga menyampaikan sejumlah temuan menonjol lainnya dalam evaluasi pengawasan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan. Di antaranya  pendukung yang tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya.

“Pendukung tidak ada di tempat karena sedang bekerja, dan sebagainya. Karena itu, verifikasi dilakukan malam hari,” kata komisioner yang membidangi divisi pengawasan dan sosialisasi tersebut.

Temua lainnya yaitu  orang sudah meninggal dimasukkan sebagai pendukung, data ganda, atau pindah domisili.

Atas sejumlah temuan, Afifuddin mengatakan pengawas kelurahan atau desa mencatat kemudian melaporkannya kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Sementara itu Ketua Bawaslu RI Abhan Misbah menambahkan, pihaknya melaksanakan pengawasan melekat terhadap proses verifikasi faktual bakal calon independen  dalam Pilkada Serentak 2020.

Dijelaskan, verifikasi faktual bakal calon perseorangan merupakan tahapan untuk memastikan keterpenuhan syarat calon gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota pada Pilkada Serentak 2020.

Pelaksanaan verifikasi faktual berlangsung 14 hari mulai 24 Juni-12 Juli 2020 oleh Bawaslu, sekaligus mengawasi dan memastikan syarat calon dan prosedur verifikasi, termasuk protokol kesehatan yang dijalankan oleh KPU. ( Zuhdiar/Ant/Jaya)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.