Bawaslu Sebut 700 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN Sudah Diteruskan ke KASN

oleh -
Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin.

MAGELANG, REDAKSI24.COM—Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menyebutkan, sekitar 700 aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat pelanggaran netralitas Pilkada 2020, sudah diproses .dan diteruskan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara).

“Sementara yang kita rekap dari 1.500 kejadian pelanggaran, khusus netralitas ASN itu sekitar 700 dan sudah kita sampaikan ke KASN semua,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI ini,  usai menghadiri simulasi putung (pungut hitung) suara Pilkada, di Magelang, Sabtu.

Menurut Afifuddin, sebagain besar  pelanggaran ASN tersebut sudah diputus Bawaslu dan sebagian belum.
“Banyaknya kasus pelanggaran netralitas ASN  ini sebenarnya mengkonfirmasi tentang potensi yang kita petakan dalam tiga titik kerawanan, yakni validitas daftar pemilih tetap (DPT), netralitas ASN, dan politik uang,” jelasnya.

BACA JUGA:Wapres Ma’ruf Amin Tegaskan Netralitas ASN Penentu Kualitas Pilkada

Untuk praktik politik uang, lanjut dia, biasanya meriah di tahapan kampanye sampai di hari H pelaksanaan pilkada.

Sedangkan menyangkut pelanggaran protokol kesehatan (prokes),diakui Afifuddin merupakan hal baru yang menyita perhatian.

“Dalam masa 10 hari kampanye kita sudah evaluasi, dari sebanyak 9.189 kejadian, terdapat 256 pelanggaran, dan 70 sudah kita kasih peringatan dan sebagiannya kita cegah sebelum mereka arak-arakan, atau berkumpul lebih dari 50 orang,” katanya.

BACA JUGA:Penyelenggara Pemilu Bersama Mendagri dan Menpan RB Teken SKB Pengawasan Netralitas ASN di Pilkada

Kata Afifuddin, di masa pandemi ini prokes merupakan beban baru bagi penyelenggaraan. Prokes menjadi prasyarat pelaksanaan pilkada, artinya kalau mau dilanjutkan maka pilkada harus dilakukan dengan mematuhi prokes.

“Kemudian dinormalkan semua tahapan, dulu pemilih tidak pakai masker, sekarang harus pakai masker dan seterusnya,” urainya.

Afifuddin menambahkan, dari 70 kasus pelanggaran prokes yang sudah diberi peringatan, disarankan untuk dihentikan atau mengurangi sampai dengan batasan, tetapi kalau tetap berlangsung kegiatan dibubarkan.(Heru/Ant/Jaya)