Bawaslu RI Pastikan Kesiapan Pengawasan Pilkada Cilegon di Masa Pandemi Covid-19

  • Whatsapp
Bawaslu ri
Komisioner Bawaslu RI pastikan kesiapan pelaksanaan pengawasan Pilkada di Kota Cilegon.

KOTA CILEGON, REDAKSI24.COM – Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) pastikan kesiapan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Cilegon dalam masa Pandemi Corona virus disease atau Covid-19.

“Kami punya visi supermisi untuk memastikan seluruh jajaran ditingkat provinsi, kabupaten dan  kota, apakah sudah melaksanakan tugas tugas pengawasan,” Kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo di Sekretariat Bawaslu Kota Cilegon, Jumat (10/7/2020) malam.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, karena sudah masuk dalam tahapan verifikasi faktual calon perseorangan. Pihaknya, sudah harus bisa mendeteksi, potensi-potensi pelanggaran, sengketa yang kemungkinan akan terjadi. Apalagi di  Kota Cilegon sendiri ada 3 bakal calon perseorangan.

Ia juga mengatakan, pihaknya harus memastikan jajarannya sudah siap untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Mengingat dalam menjalankan pengawasan pihaknya mempunyai batasan waktu dalam penegakan hukum, sehingga proses pemeriksaan dilakukan dengan cepat, berdasarkan ketentuan ada.

BACA JUGA: Covid-19 Belum Berakhir, Pilkada Cilegon Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

” Kami datang untuk melihat langsung kesiapan. Karena penanganan pelanggaran Pilkada saat ini waktunya cuma 3 hari dan  jika tidak memungkinkan ditambah 2 hari. Beda dengan sebelumnya yang diberi waktu 7 hari dan ditambah 7 hari,” terangnya.

Ia juga menambahkan, berkaitan dengan penanganan pelanggaran, pihaknya akan melakukan revisi peraturan Bawaslu agar dapat menyesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-19.

BACA JUGA: Jelang Pilkada 2020, Tokoh dan Aktivis Cilegon Usung Semangat Perubahan

Karena, kata dia, ada Kemungkinan proses penyelenggaraan ini tidak bisa dilakukan dengan bertatap muka secara langsung, sehingga dalam pelaksanaannya  bisa menggunakan media elektronik, seperti  lewat email, WhatsApp. Tapi semua itu harus diatur tegas, agar tidak menjadi gugatan di kemudian hari.

“Alhamdulillah, PKPU Nomor 6 tahun 2020 sudah diterbitkan. Sekarang tinggal proses harmonisasi untuk pengawasan penanganan pelanggaran sengketa di masa Pandemi Covid-19,” tambahnya. (Fir/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.