Bawaslu Pandeglang Kesulitan Tindak Pelanggaran Kampanye Via Medsos

  • Whatsapp
Pilkada Pandeglang
Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi (kanan).

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pandeglang, Banten mengaku kesulitan untuk menindak pelanggaran pemilu pada masa kampanye Pilkada yang dilakukan melalui media sosial (Medsos).

Sejak mulai ditetapkannya tahapan kampanye hingga saat ini, belum ada satupun akun media sosial dari kedua pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang yang didaftarkan ke KPU Pandeglang.

Bacaan Lainnya

Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi mengakui, sejauh ini belum ada satupun dari dua Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang mendaftarkan akun Medsos-nya yang digunakan untuk kampanye ke KPU Pandeglang.

Sehingga, kata Ade, pihaknya kesulitan untuk mengawasi dan menindak pelaku pelanggaran pemilu melalui Medsos tersebut. Sedangkan menurut Ade, pihaknya hanya mengawasi akun Medsos kampanye Paslon yang resmi terdaftar di KPU Pandeglang.

“Tapi karena sejauh ini tidak ada yang mendaftarkan akun Medsos ke KPU, kami tidak bisa melakukan tindakan bagi pelanggar pemilu di Medsos,” ungkap Ade melalui sambungan telepon, Rabu (30/9/2020).

BACA JUGA: Evaluasi Pilkada Pandeglang, Gubernur Banten Minta Nomorsatukan Protokol Kesehatan

Saat ditanya bagaimana ketika ada akun Mesos seperti facebook, WhatsaApp, Instagram dan akun lainnya yang tidak terdaftar di KPU, kemudian digunakan untuk kampanye Paslon Bupati. Ade mengaku bukan kewenangannya mengawasi kampanye di Medsos yang tidak terdaftar di KPU.

“Kami hanya mengawasi Medsos yang resmi terdaftar di KPU. Mulai dari materi kampanye hingga penindakam jika ditemukan pelanggaran, tapi sejauh ini belum ada medsos yang didaftarkan untuk kampanye pasangan calon ke KPU,” ujar Ade.

Saat ditanya lagi bagaimana jika ada pelaku pelanggaran pemilu di medsos yang tidak terdaftar di KPU Pandeglang, Ade kembali mengaku bukan kewenangannya untuk menindak pelaku pelanggaran pemilu di medsos yang tidak terdaftar sebagai sarana kampanye Pilkada Pandeglang.

“Itu nanti pihak terkait lainnya yang melakukan tindakan jika terdapat pelanggaran pemilu dalam Medsos. Bisa saja nanti diblokir akun medsosnya oleh pihak terkait,” katanya.

Terpisah, Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai membenarkan, jika sejauh ini belum ada Paslon Irna-Tanto dan Thoni-Imat maupun timnya yang mendaftarkan akun medsos untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

Padahal seharusnya, kata dia, satu hari sebelum ditetapkannya masa kampanye, akun Medsos yang akan digunakan Paslon untuk kampanye harus didaftarkan ke KPU.

“Setiap Paslon bisa membuat akun Medsos resmi untuk digunakan kampanye maka wajib didaftarkan ke KPU. Tapi sejauh ini belum ada yang mendaftarkan akun medsos resmi untuk kampanye,” tuturnya.

Dikatakannya, setiap Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, bisa mendaftarkan sebanyak 20 akun medsos untuk kampanye ke KPU. Sujai menyebut KPU RI sedang konsolidasi dengan Bawaslu untuk perpanjangan penyampaian kaitan dengan akun medsos yang akan digunakan untuk kampanye.

“Sejauh ini yang terdaftar di KPU dari kedua pasangan calon, hanya tim kampanye dan tim penghubung. Akun Medsos atau relawan itu belum ada,” tandasnya. (Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.