Bawaslu Kota Tangerang Evaluasi Pegawai Non PNS

  • Whatsapp
Bawaslu Kota Tangerang
Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi pegawai non PNS yang digelar Bawaslu Kota Tangerang.

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM,-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang melakukan evaluasi terhadap tenaga kesekretariatan non PNS. Evaluasi tersebut dilakukan melalui uji kompetensi yang digelar selama tiga hari, yaitu 15-17 Desember 2020 di Kantor Sekretariat Bawaslu.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tangerang, Syahrudi menjelaskan, uji kompetensi tersebut dilaksanakan dengan tes tertulis menggunakan metode aplikasi CAT online berbasis web.

Bacaan Lainnya

“Ada sebelas staf non PNS yang ikut tes evaluasi itu. Untuk mengetahui dan mengukur kemampuan tenaga sekretariat di lingkungan Bawaslu Kota Tangerang,” ujarnya, Kamis (17/12/2020).

Dijelaskan, pegawai non PNS itu mengikuti ujian tertulis meliputi 3 (tiga) substansi materi, yaitu Tes Potensi Akademik, Kepemiluan, dan Kompetensi Bidang dengan pengacakan soal pada masing-masing substansi materi.

“Dan evaluasi pegawai non PNS untuk sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia ini dilaksanakan secara serentak,” katanya.

Adapun klasifikasi tes tertulis, lanjut Syahrudi, untuk Bawaslu Kota Tangerang terdiri klaster soal Hukum dan Perundang undangan, Keuangan, SDM, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Penyelesaian Sengketa, Penanganan Pelanggaran, dan Pengawasan Pemilu.

“Saya berharap hasilnya bisa memuaskan semua, dan kegiatan ini sampai hari terakhir ini berjalan dengan lancar,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Tangerang, M Agus Muslim mengatakan, pelaksanaan evaluasi terhadap tenaga kesekretariatan non PNS tersebut merupakan kebutuhan secara kelembagaan untuk memastikan staf pendukung teknis itu benar-benar memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing.

“Pastinya kita butuh dukungan dari tenaga kesekretariatan yang berkualitas dan memiliki kompetensi. Sehingga secara teknis bisa memberikan dukungan terhadap tugas-tugas Bawaslu,” ucapnya.

Lantaran itu, sambung Agus, tenaga sekretariat Bawaslu dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah kepemiluan baik itu regulasi seperti undang-undang pemilu, Perbawaslu, PKPU maupun regulasi lainnya. 

“Karena publik di luar sana tahunya kalau kita ini adalah pengawas pemilu, mereka tidak membedakan kita sebagai staf keuangan, staf SDM dan lain sebagainya” pungkasnya. (Endang/Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.