Bawaslu Banten Siaga Hadapi Pilkada Serentak 2020

  • Whatsapp
bawaslu banten
Komisioner Bawaslu Provinsi Banten, Samani.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Bawaslu Provinsi Banten mulai bersiaga menghadapi Pilkada serentak tahun 2020. Ada empat Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang akan melaksanakan Pilkada, yakni Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kota Cilegon, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Dari keempat daerah yang akan melaksanakan tersebut, peluang incumbent maju kembali sangat besar. Karena itu, Bawaslu akan segera menyiapkan langkah dalam pengawasan Pilkada nanti baik untuk incumbent maupun peserta lainnya.

Bacaan Lainnya

“Semua peserta dan daerah yang melaksanakan Pilkada pada hakikatnya mendapat perlakuan dan pengawasan yang sama, kecuali ada daerah yang titik kerawanannya sangat tinggi, itu akan kami perketat kembali,” ujar Komisioner Bawaslu Provinsi Banten, Samani usai gathering bersama Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten di Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Sabtu (7/12/2019).

Sampai saat ini, lanjutnya, pihaknya belum melakukan pemetaan intensitas kerawanan di daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Mengingat ini menjadi tupoksi Bawaslu pusat yang akan melakukan pemetaan secara menyeluruh.

“Informasinya nanti awal Januari Bawaslu pusat sudah mengeluarkan hasil kajian kerawanan Pilkada di setiap daerah, termasuk di Banten,” katanya.

BACA JUGA:

. Bawaslu Akui Media Massa Jadi Corong Pendidikan Politik Warga Banten

. Bawaslu Akui Media Massa Jadi Corong Pendidikan Politik Warga Banten

Dapat Kucuran Rp19, 5 M, Bawaslu Bakal Pelototi Politik Uang

Menurut Samani, berkaca pada pemilu sebelumnya, potensi pelibatan ASN oleh incumbent itu sangat besar terjadi. Karena itu pihaknya meminta kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dan juga lembaga adhock PPK di tingkat kecamatan dan desa harus mampu mengawasi dengan seksama potensi pelanggaran tersebut.

“Penggunaan kendaraan dinas dan fasilitas negara lainnya juga harus diawasi. Termasuk larangan rotasi/mutasi pejabat daerah enam bulan sebelum pelaksanaan Pilkada,” tegasnya.

Samani melanjutkan, pada Pemilu sebelumnya, jenis pelanggaran yang mendominasi adalah peletakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan lokasi yang disarankan, setelah itu jadwal dan tempat kampanye, baru kemudian pelibatan ASN.

“Sekitar ada 300 jenis pelanggaran. Yang kami selesaikan hanya pelanggaran administrasi, seperti pelanggaran APK. Sedangkan untuk keterlibatan ASN sudah kami serahkan ke KASN,” ujarnya.

Untuk saat ini proses rekrutmen Panwascam dan lembaga adhock PPK sedang dilakukan sampai tanggal 21 Desember nanti diumumkan hasilnya. Pengawas ini, lanjut Samani, sangat krusial untuk segera dibentuk mengingat pemutakhiran data pemilih ujung tombaknya ada di sini. Selain itu juga validasi dukungan KTP bagi jalur perseorangan yang harus diverifikasi dari tingkat desa.

“Ini yang sering menjadi konflik. Karena itu kami mendorong agar segera dibentuk lembaga adhock, karena perannya sangat krusial,” tandasnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.