Bapenda Kota Tangerang Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Relaksasi PBB dan BPHTB

oleh -
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang, Kiki Wibhawa.

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM– Untuk meringankan dan mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang memberikan pelayanan prima melalui Program Relaksasi PBB dan PBHTB.

Karena itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang mengajak masyarakat atau para wajib pajak (WP) segera  memanfaatkan program Relaksasi PBB dan PBHTB tersebut.  Mengingat batas waktu program itu berlaku hingga 30 September 2021 ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang, Kiki Wibhawa beberapa waktu lalu.

Menurut Kiki Wibhawa, program Relaksasi PBB dan BPHTB diberlakukan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2021, sehingga wajib pajak dapat memanfaatkannya sejak  23 Agustus 2021 hingga 30 September 2021.

BACA JUGA: Pemkot Tangerang Alihfungsikan Mobil Operasional OPD Jadi Mobil Jenazah

“Kami mengajak masyarakat atau para wajib pajak untuk memanfaatkan program ini dalam pembayaran PBB dan BPHTB. Karena selain dapat meringankan masyarakat, Program Relaksasi PBB dan BPHTB ini juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam melaksanakan pembangunannya,” kata Kiki Wibhawa.

Untuk Relaksasi PBB, lanjut Kiki Wibhawa, Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang memberikan kemudahan dan keringanan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran, seperti pengurangan Ketetapan PBB Tahun 2021, pengurangan Ketetapan Piutang PBB sebesar 15 persen dan penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2.

Begitu juga dengan Relaksasi BPHTB. Menurut Kiki Wibhawa, Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang memberikan kemudahan dengan pengurangan pembayaran hingga 15 persen, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yakni Proses input pada sistem BPHTB online, pembayaran, penomoran dan penandatanganan Bukti Peralihan pada periode masa berlaku Peraturan Walikota.

Apabila, kata Kiki Wibhawa, para wajib pajak melakukan pembayaran PBB dan BPHTB melebihi batas waktu yang sudah ditentukan pada 30 September 2021 nanti, maka para wajib pajak akan dikenakan pembayaran secara normal atau tidak mendapatkan pengurangan pembayaran.

Lebih jauh Kiki Wibhawa mengatakan, guna memudahkan pembayaran PBB dan BPHTB tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang bekerjasama dengan sejumlah platform, diantaranya Bank bjb, Pos Indonesia, Tangerang LIVE, bjb DIGI, Alfamart, Indomaret dan bukalapak.

“Adanya kerjasama  ini tentunya memudahkan para wajib pajak dalam membayarkan PBB dan BPHTB,” kata Kiki Wibhawa seraya menambahkan, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat untuk mensukseskan pembangunan di Kota Tangerang.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.