Bapenda Kabupaten Tangerang Pasang Alat Penyadap Teller

  • Whatsapp
Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, menyosialisasikan pemasangan Tapping Server kepada para pelaku usaha hotel dan restoran.

REDAKSI24.COM — Upaya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang dalam menekan kebocoran pembayaran pajak dari hotel dan restoran (Non-PBB), nampaknya  tidak main-main. Dengan menggandeng KPK dan Kejaksaan Negeri Tigaraksa, Bapenda akan memasang alat penyadap (Tapping Server) pada mesin teller di seluruh hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Tangerang.

Sebagai tahap sosialisasi, Pemkab Tangerang bersama KPK dan Kejari mengumpulkan ratusan para wajib pajak (WP) dari pelaku usaha bidang usaha restoran dan hotel yang ada Kecamatan Kelapa Dua, Selasa (20/8/2019). Para wajib pajak diberikan penjelasan terkait pemasangan tapping server pada mesin teller mereka.

Bacaan Lainnya

Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja mengatakan, sebagai tahap awal tapping server akan terpasang di 120 hotel dan restoran yang ada di Kecamatan Kelapa Dua. Kedepannya, kata dia, seluruh wajib pajak (WP) akan dipasangi tapping server tersebut.

“Kami pasang alat langsung melalui servernya, sehingga bisa mengetahui berapa penghasilan wajib pajak setiap bulannya dan berapa pajak yang harus dibayarkan ke kas daerah,” kata Soma.

Ia menjelaskan, pemasangan alat Tapping Server bukanlah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada para pelaku usaha, namun lebih pada upaya pemerintah untuk mengambil hak daerah.

“Pajak hotel restoran ini milik pemerintah daerah yang dititipkan para konsumen kepada pelaku usaha yang dalam hal ini wajib pajak, karena uang yang masuk semuanya dibayarkan konsumen dan dikelola pemerintah daerah,” ungkapnya.

BACA JUGA:

. Pemkab Tangerang Launching Pembayaran PBB E-Commerce

. Bornga Resto Gading Serpong Disegel Bapenda

. Bayar PBB Bisa Lewat Tokopedia dan Buka Lapak

Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pemasangan alat penyadap transaksi atau Tapping Server adalah sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kebocoran pendapatan, baik yang dilakukan pelaku usaha ataupun oknum pegawai.

“Semua dilakukan secara online sehingga tidak ada transaksi uang cash dalam pembayaran pajak hotel dan restoran ini, jika masih ada oknum pegawai yang bermain-main dalam ranah pajak hotel restoran maka laporkan,” ujarnya.

Ia mengakui, pajak hotel restoran saat ini masih menjadi idola pemerintah daerah setelah pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Sehingga, sambungnya, jika potensi pajak restoran dan hotel tersebut bisa dimaksimalkan akan sangat membantu pembangunan Kabupaten Tangerang.

“Semua bisa dilaporkan sendiri oleh para wajib pajak, tanpa takut adanya kecurangan, yang jelas laporkan kalau ada oknum pegawai yang bermain dalam pajak. Pajak sangat dirasakan manfaatnya bagi pembangunan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK wilayah IV Banten, Rusfian mengatakan, sebagai tim monitoring dan evaluasi pihak KPK dalam hal ini sangat mengapresiasi upaya pemkab Tangerang dalam peningkatan pendapatan.

“Sistem yang dibangun cukup bagus karena tidak ada peredaran uang cash, semua berbasis data elektronik,” jelasnya.

Ia mengatakan, KPK akan melakukan pengawasan secara maksimal untuk meminimalisir terjadinya kebocoran pendapatan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran tersebut. “Kami optimis pendapatan bakal meningkat, jika ini dilakukan secara maksimal. Tapi kalau terjadi penurunan, program ini dianggap gagal, karena ada ketidakjujuran,” tandasnya. (Ricky/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.