Bapenda Banten Tetap Pungut Pajak Air Permukaan

  • Whatsapp
Pajak air permukaan
Kepala Bapenda Banten, Opar Sochari.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten tetap melakukan pemungutan Air Permukaan (AP) meskipun sebagian besar Wajib Pajak (WP) masih dalam proses pengajuan perpanjangan Surat Izin Pengambilan Air (SIPA).

Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opar Sochari saat ditemui, Selasa (14/7/2020) mengatakan, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2019 tentang Pajak Daerah.

Bacaan Lainnya

“Jadi apa yang kami lakukan sebagai institusi yang mengkoordinir pendapatan daerah tetap melakukan pungutan pajak kepada perusahaan yang menggunakan AP, meskipun proses perpanjangan perizinannya masih berlangsung. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan,” katanya.

Opar menambahkan, untuk pembayaran pajak AP sendiri dilakukan satu bulan setelah melakukan kegiatan pengambilan air, dengan besaran pajak yang wajib dibayar sesuai dengan perhitungan banyaknya air yang diambil.

“Setiap bulan rutin membayarkan pajaknya, dan itu langsung masuk ke rekening Kasda. Tidak ada uang cash yang kami terima. Tidak ada,” tegasnya.

BACA JUGA: Pajak Air Permukaan Jadi Temuan BPK, Dewan Nilai Kinerja Bapenda Banten Buruk

Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Bapenda Banten. Abadi Wuryanto menambahkan, pemungutan pajak masih terus dilakukan secara resmi kepada sejumlah perusahaan yang sedang melakukan proses perpanjangan izin SIPA, baik ke Kementrian PUPR maupun ke dinas perizinan yang ada di Provinsi Banten.

“Kalau pajak air permukaan itu sesuai UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. kewenangannya dibagi-bagi. Untuk wajib pajak atau perusahaan yang menggunakan air sungai kewenangan kementerian, seperti Ciliwung, Cisadane (C2) di wilayah utara, dan Cidanau, Ciujung, Cidurian (C3)  di wilayah selatan dan barat Provinsi Banten. Itu yang mengeluarkan kementerian,” katanya.

Sedangkan, lanjutnya, ada juga izin yang dikeluarkan dinas perizinan Provinsi Banten, itu yang sungainya kewenangan Banten seperti Ciliman dan Cimanceri. “Khusus untuk provinsi yang mengeluarkan rekomendasi itu Dinas PUPR Provinsi Banten dan izinnya dikeluarkan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” jelasnya.

Abadi menjelaskan, Bapenda hanya menetapkan, menghitung dan memungut. Dan kalau untuk pajak Air Bawah Tanah (ABT), itu kewenangan kabupaten/kota. “Kalau dulu sebelum ada UU 23/2014, semua proses izin adanya di provinsi, termasuk untuk pemungutan pajak ABT,” ujarnya.

BACA JUGA: PAD tak Maksimal, Banyak Perusahaan di Banten Sedot Air Permukaan Tanpa Izin

Hal yang sama juga dikatakan Kasubag Pendapatan dan Penetapan Pajak Daerah Bapenda Banten, Bambang Dwi Janarko. Menurut Bambang, pada tahun 2020 target pendapatan dari pajak AP sebesar Rp34 miliar, dan sampai akhir bulan Juni sudah mencapai 54 persen atau sekitar Rp19 miliar.

“Sejak adanya pelimpahan kewenangan antara pusat provinsi dan kab/kota pada 2015 lalu, total WP AP mencapai 168 perusahaan. Dari jumlah tersebut, 72 diantaranya izin SIPA sudah mati. Data itu masih kemungkinan berubah, karena mungkin saja sekarang ada SIPA yang sudah dikeluarkan Kementrian PUPR,” katanya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.