Banyaknya Warga Yang Menolak Rapid Test, karena Tidak Adanya Edukasi Dari Pemkot Serang

  • Whatsapp
Rapid test

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Penolakan rapid test yang terjadi di 3 wilayah Kota Serang, Banten, disebabkan karena tidak adanya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat setempat.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT) Banten, Rifqiyudin Anshari, Minggu (28/6/2020), sehingga ketika masyarakat diminta untuk melakukan rapid test kabur dan sembunyi karena ketakutan.

Bacaan Lainnya

Seharusnya kata Rifqi, pemkot melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, apa dan bagaimana itu rapid test, seberapa aman dan mekanismenya seperti apa, sehingga masyarakat tidak menilai rapid test sesuatu yang menakutkan.

BACA JUGA: Dianggarkan Rp5 Miliar, Rapid Test di Kota Serang Menuai Banyak Penolakan

Selain itu, sambung Rifqi yang akrab disapa Fae, perlu ada strategi lain dari Pemkot Serang agar masyarakat mau dilakukan rapid test, misalnya tambah dia,masyarakat yang berani dilakukan rapid test diberikan reward. Dengan begitu, pihaknya yakin masyarakat akan berbondong – bondong ingin di rapid test.

“Selain menggalakan edukasi, saya kira Pemkot Serang juga perlu mengatur strategi lain, misalnya memberikan reward bagi masyarakat yang mau dirapid test, atau minimal warga yang reaktif pasca rapid harus diberi bantuan, karena mereka nantinya harus mengisolasi diri, sehingga kebutuhan ekonominya harus terpenuhi,” kata dia.

Fae melanjutkan bagi masyarakat yang saat ini menolak dilakukan rapid test, harus dilakukan edukasi ulang, mengingat Kota Serang semakin hari kasus positif covid-19 naik. “Bagi yang menolak, perlu juga Pemkot melakukan berbagai pendekatan agar warga mau, ada banyak cara sebenernya kalo Pemkot mau berpikir,” tegasnya.

Menurut Fae dengan anggaran rapid test yang mencapai  5 miliar lebih  bisa di poskan selain untuk keperluan rapid test juga untuk memberi sedikit reward bagi masyarakat yang mau di rapid test.

“Anggarannya kan 5 miliar, itu bisa dibagi untuk rapid test, dan ngasih hadiah kepada masyarakat yang berani melakukan rapid test,” kata dia sembari menambahkan jika selama ini rapid test berbayar, Kota Serang harus berani membayar atau memberi hadiah kepada mereka yang mau melakukan pemeriksaan. 

BACA JUGA: Ada Warga Sumur Pecung Kota Serang Pilih Mengungsi Daripada Rapid Test

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, M. Ikbal menjelaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang sendiri menganggarkan kurang lebih Rp. 5 miliar untuk program rapid test dengan sasaran Orang Dalam Pantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Dari total anggaran kurang lebih Rp. 5 miliar itu ditargetkan dapat melakukan rapid test sebanyak 22 ribu orang. Dan sampai saat ini, tambahnya, baru terlaksana 3 sampai 4 persen “Alat rapid test cadangan yang ada di kita masih 8.000 unit lebih. Dan hingga Oktober 2020 nanti target rapid test pada 22 ribu orang harus sudah tercapai,” kata dia.

Dengan anggaran Rp 5 miliar yang disiapkan, papar ikbal, baru 38,4 persen yang terserap. Itu terjadi karena belum digunakan secara optimal, seperti keperluan rumah singgah.

Sedangkan mengenai penolakan warga yang akan di rapid test, ikbal mengaku karena masyarakat belum paham apa pentingnya rapid test. Sehingga mereka kabur dan sembunyi karena ketakutan.

Warga yang menolak dilakukan rapid test tersebut terjadi di 3 wilayah, seperti di Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, dan Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang.

Sebanyak 100 orang yang harus di rapid test diKelurahan Mesjid Priyayi, yang baru bisa dilaksanakan 45 orang. Kemudian di Kelurahan Taktakan dari 100 orang yang harus dirapid test baru terlaksana pada 48 orang dan di Kelurahan Sumur Pecung dari  100 orang, hanya 90 orang yang dirapid test (Adi/Aan)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.