Banyak Kecelakaan Libatkan Truk Tanah, DPRD Minta Pemkab Tangerang Tegas

  • Whatsapp
Ilustrasi Kecelakaan Truk Tanah
Ilustrasi Truk Tanah

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM — Banyaknya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk tanah di wilayah Kabupaten Tangerang, Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail menilai perlu ada langkah tegas dari Pemerintah Daerah dalam penegakan Perbup 47. Hal tersebut diungkapkan oleh Politisi partai PDI-P itu usai mengikuti rapat tertutup pembahasan Perbup 47 Tahun 2018 di Pendopo Bupati, Jalan Kisamaun Kota Tangerang, Senin (20/1/2020).

“Setelah terjadi beberapa kejadian di lapangan kita berharap Pemerintah Daerah secepatnya mengambil langkah tegas, dalam hal penegakan Perbup ini,” katanya kepada awak media.

Bacaan Lainnya

Ia melanjutkan, langkah tegas pertama yang bisa dilakukan oleh Pemkab Tangerang yakni dengan membuat surat kesepatakan bersama dengan F0rkopimda dan instansi terkait di wilayah Tangerang Raya, untuk segera melengkapi hal-hal apa saja yang diperlukan untuk merevisi Perbup 47 Tahun 2018 tersebut.

“Maka saran kami perlu dibuat surat kerja sama dengan beberapa wilayah, termasuk dengan kepolisian dan kejaksaan terkait hal apa saja yang diperlukan untuk merevisi Perbup 47 ini jika memang harus direvisi,” tuturnya.

BACA JUGA:

Tanpa Sebab, Truk Bermuatan Besi Terguling di Jalan Raya Cikupa

Terkait dengan peningkatan status Perbup 47 menjadi Perda, menurutnya perlu dilihat dulu ‘cantolan’ payung hukum kembali, mengingat Perbup 47 tidak berdiri sendiri dan merupakan cantolan dari Perda Perhubungan. Kata dia, jika hal itu tidak bisa dilakukan, sebagai langkah penegasan Perbup 47 perlu direvisi kembali dengan penambahan-penambahan aturan tertentu.

“Dari Perbup ke Perda inikan butuh waktu, nanti kita lihat dulu apakah Perbup ini bisa berdiri sendiri atau tidak. Kalau memang nggak perlu ngapain kita bikin Perda lagi,” kata Kholid.

Ia menambahkan, terkait banyaknya peristiwa kecelakaan di luar jam operasional truk tanah, pihaknya sudah mengusulkan kepada Bupati Tangerang untuk membentuk Satgas Gabungan sambil menunggu hasil kajian soal Revisi Perbup 47 Tahun 2018 tersebut.

“Jadi kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang berakibat pidana maka satgas inilah yang akan melangkah,” tandasnya (Ricky/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.