Banyak Daerah Jeblok Realisasikan Anggaran Belanja, Mendagri Tito Sebut Ini Penyebabnya!

oleh -
Mendagri Tito Karnavian menyebut banyak daerah yang sangat rendah dalam merealisasikan anggaran belanja
Mendagri Tito Karnavian menyebut banyak daerah yang sangat rendah dalam merealisasikan anggaran belanja dengan serapan di bawah 30 persen.

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Mendagri ( Menteri Dalam Negeri ) Tito Karnavian menyebut banyak daerah yang sangat rendah dalam merealisasikan anggaran belanja dengan serapan di bawah 30 persen.

Dalam kaitan itu Menteri Tito mendesak pemerintah daerah agar jangan ragu-ragu melakukan percepatan terhadap realisasi serapan anggaran belanja daerah dalam rangkan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Pemerintah daerah yang persentase realisasi belanja masih di bawah 30 persen untuk segera merealisasikan anggarannya,”ujar Tito di Jakarta, Kamis.

Menurut Mendagri Tito, permasalahan realisasi pendapatan dan belanja daerah rendah disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya pungutan terhadap potensi pajak dan retribusi kurang optimal akibat dampak pandemi COVID-19.

Kemudian pemda terlalu tinggi dalam menetapkan target pendapatan tanpa memperhatikan potensi yang dimiliki ditambah terjadinya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat lantaran menyusutnya  penerimaan negara akibat dampak pandemi.

Selanjutnya, banyak kepala daerah berhati-hati dalam melakukan belanja memperhatikan cashflow pendapatan. Berikutnya, menurut Mendagri, disebakan kurangnya ketersediaan dana akibat pengurangan dana transfer yang berimbas pada pendanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer.

“Namun pemda juga cenderung melakukan lelang pada triwulan dua dan pihak ketiga cenderung menarik dana pembayaran kegiatan pengadaan di akhir tahun,”jelas Tito.

Kemendagri mencatat sebanyak 41 provinsi atau kabupaten kota yang realisasi belanja daerahnya rendah di bawah 30 persen, di antaranya Kabupaten Deiyai 15,28 persen, Boven Digoel 16,46 persen, Tolikara 17,02 persen, Pegunungan Bintang 19,47 persen, dan Pulau Taliabu 19,90 persen.

Tetapi juga terdapat 107 provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia yang persentase realisasi belanja atau APBD-nya telah mencapai di atas rata-rata nasional, yakni di atas 48,86 persen

Mendagri Tito menambahkan, pihaknya telah membuat serangkaian strategi untuk membantu daerah agar dapat melakukan percepatan penyerapan pendapatan,  meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan.

“Strategi lainnya termasuk koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, peningkatan pelayanan kepada pembayar pajak dan peningkatan kinerja BUMD,”pungkasnya.(Boyke/Ant/Jaya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.