Banten Hadapi Ancaman PHK Massal Gelombang Kedua

  • Whatsapp
PHK Massal
Ilustrasi - Ancaman PHK akibat dampak Covid-19.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Provinsi Banten sedang menghadapi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal gelombang kedua dari puluhan ribu industri yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. Pada tahap pertama, gelombang PHK di Banten menimpa sebanyak 18.756 orang dan 29.305 pekerja dirumahkan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Provinsi Banten, Alhamidi saat dikonfirmasi mengatakan, untuk gelombang kedua PHK massal ini diprediksi akan terjadi pada bulan Oktober 2020. Hingga sampai saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan pendataan jumlah pastinya kepada sejumlah industri terkait.

Bacaan Lainnya

“Sampai sekarang kami masih melakukan verifikasi data karyawan yang akan terkena gelombang PHK massal. Kami akan umumkan pada bulan Oktober mendatang,” ujarnya, Senin (31/8/2020).

Alhamidi menambahkan, gelombang PHK massal tersebut terjadi hampir merata di seluruh industri yang ada di Provinsi Banten, baik industri besar, menangah maupun kecil. Hantaman Covid-19 ini, tambah Hamidi, sangat terasa bagi pelaku usaha industry. Karena itu mereka melakukan PHK massal karena sebagian untuk mengurangi cost operasional yang tinggi.

BACA JUGA: Pentingnya Pendampingan Bagi Korban PHK Hadapi “New Normal”

“Ini merupakan prediksi kami melihat dari kasus PHK massal yang sebelumnya serta hasil koordinasi kepada sejumlah industri yang ada. Upaya kami mendorong kepada mereka agar tidak melakukan PHK karyawan, tetapi lebih kepada dirumahkan saja dulu, setelah kondisi stabil kemudian dipekerjakan kembali,” jelasnya.

Terkait hak karyawan yang terkena dampak PHK dan dirumahkan, Hamidi mengaku sudah menghimbau kepada seluruh industri yang ada agar memberikan hak karyawan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, lanjutnya, karena industri juga kondisinya memang sedang mengalami kesulitan keuangan, pihaknya tidak bisa memaksa agar sepenuhnya dilakukan.

“Hal itu bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing perusahaan,” tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Banten, Umar Bin Barmawi berharap, pemerintah daerah segera mengambil langkah kongkret dengan adanya rencana PHK massal karyawan. “Tentunya kalau sudah ada penjelasan dari Disnakertrans, kami meminta Pemprov Banten segera mengambil tindakan dengan steakholder terkait,” katanya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.