Bansos Untuk Warga Kota Tangerang Masih Terkendala Prosedur

oleh -
Bansos Kota Tangerang.

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM– Memasuki minggu kedua penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), warga Kota Tangerang, Banten, belum mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Banten.

Menurut Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah,
Bantuan belum bisa digulirkan, karena secara prosedur harus menunggu dari pemerintah pusat dan Pemprov Banten.

“Kita masih menunggu dari pusat dan provinsi. Tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Gubernur Banten (Wahidin Halim), katanya bantuan tersebut akan melalui ATM di BJB,” kata Wali Kota, Selasa, 28 April 2020.

Lebih jauh Wali mengatakan, sekitar 150 ribu kepala keluarga di Kota Tangerang diproyeksikan mendapatkan bansos ditengah pandemi virus korona.

Rencananya, kata Arief, pemerintah pusat menyalurkan bantuan pangan nontunai, sedangkan Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang akan memberikan bantuan tunai sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga selama tiga bulan.

“Yang jadi masalah lagi, ini bentuk bantuannya beda antara pusat sama provinsi. Kalau provinsi kasih uang dan pusat beri barang,” ungkapnya.

BACA JUGA:

Pemkot Tangerang Menerima Bantuan 800 Paket Sembako Dari Sekpres Untuk Disalurkan Ke Warga

Menghindari potensi kecemburuan sosial, Arief pun mengajukan saran ke Gubernur Banten untuk memetakan daerah bantuan. Sebab, tidak menutup kemungkinan walau tinggal bersebelahan, bantuan yang diberikan bisa berbeda.

“Barang sembako nilainya Rp600 ribu. Kalau ada yang dapat Rp600 ribu, tetangga dapat bahan makanan, kira-kira ada yang iri enggak? Ini saya bilang ke Pak Gubernur datanya saya mau tarik. Saya kirim data penerima nanti dipecah, Tangerang timur (dapat) bantuan provinsi, dan wilayah barat bantuan pusat,” jelasnya.

Disisi lain, Wali Kota memperkirakan bantuan dari pusat dan provinsi diperkirakan turun pada awal Mei 2020. Guna mengantisipasi kebutuhan warga, pihaknya sudah menyalurkan bantuan sebanyak 350 ton beras di beberapa RW.

“Kita sudah turunkan beras lagi 100 kilogram per RW, total 350 ton. Itu dulu dan enggak boleh dapat dobel. Aturannya kalau sudah dibantu pusat, enggak boleh dibantu provinsi dan kota. Kalau dibantu provinsi enggak boleh dibantu Kota,” jelasnya. (Igbal/Aan)