Bank Banten Laporkan Balik Ojat ke Polda Banten

  • Whatsapp
bank banten
Kuasa Hukum Bank Banten melaporkan balik penggugatnya ke Polda Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten atau Bank Banten melaporkan penggugat Bank Banten, Ojat Sudrajat ke Polda Banten berkenaan dengan sumber informasi yang dijadikan penggugat sebagai barang bukti dalam gugatannya ke PN Serang serta Bareskrim Polri.

Kuasa Hukum Bank Banten, Andi Syafrani mengatakan, alasan itu menjadi salah satu hal yang akan diadukan klainnya ke Polda Banten karena sumber informasi itu dinilai terbatas bagi orang-orang internal saja, serta tidak untuk konsumsi publik.

Bacaan Lainnya

“Kami mempertanyakan sumber informasi itu. Karena informasi itu sifatnya terbatas,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan melaporkan adanya pernyataan terlapor terkait dugaan kredit fiktif yang dilakukan Bank Banten, dimana pada kenyataannya duigaan tersebut tidak benar. Pernyataan terlapor itu, kata dia, sangat merugikan perseroan yang sedang berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat paska peningkatan status OJK terhadap Bank Banten menjadi Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK).

BACA JUGA: Siap Hadapi Gugatan, Direksi Bank Banten Jamin Tidak Ada Kredit Fiktif

“Tentunya sangat merugikan dan tidak bisa dihitung secara materil, karena kalau dihitung gede banget. Kondisi Bank Banten sekarang sudah kondusif, sudah tahap penyehatan. Tapi dengan adanya pelaporan itu dampaknya akan memunculkan citra buruk, sehingga akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Banten,” jelasnya.

Menanggapi laporan tersebut, Ojat Sudrajat mengaku dokumen yang dimilikinya didapatkan dengan cara yang sah sesuai dengan aturan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) nomor 14 tahun 2008.

“Saya mendapatkannya secara legal sesuai aturan hukum. Surat permintaan dokumennya juga sudah saya sampaikan. Jadi tidak masalah,” ujarnya.

Ojat menambahkan, jika mengacu pada UU KIP, dokumen yang didapatkan bukan dokumen rahasia dan terbatas seperti yang dikatakan kuasa hukum Bank Banten, tetapi dokumen itu merupakan dokumen publik yang siapa saja bisa mengaksesnya.

“Dokumen yang dikecualikan atau rahasia sesuai dengan isi dalam UU KIP di atas itu, ada proses panjang yang harus dilakukan, bukan hanya dalam bentuk jastifikasi,” katanya.

Terkait dengan laporan dugaan kredit fiktif ke Bareskrim Polri yang dipersoalkan, Ojat mengaku itu bukan dirinya yang melaporkan, tetapi ada pelapor lain yang sudah terlebih dahulu masuk ke Bareskrim Polri pada Februari 2020 lalu.

Diakui Ojat, yang dilaporkan ke Bareskrim Polri adalah dugaan pemalsuan laporan keuangan Bank Banten pada tahun 2019, terutama terkait nilai NPL. “Ada warga Banten lainnya yang sudah terlebih dahulu melaporkan,” tutupnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.