Bangunan di Kota Tangerang Harus Punya Sertifikat Laik Fungsi

oleh -
Para pengelola mal di Kota Tangerang diwajibnkan memiliki SLF.

REDAKSI24.COM – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Tangerang mengingatkan kepada para pemilik gedung,  seperti mal, apartemen dan rumah sakit, untuk memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) gedung dan bangunan.

SLF diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan dan Gedung.

Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan dan Bangunan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Tangerang, Linda mengatakan, untuk mendapatkan SLF persyaratannya sangat mudah. Pertama pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), petugas akan mengarahkan untuk melengkapi persyaratan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti, BPBD, Disnaker, Dinkes dan DLH.

“Setelah pemohon datang ke beberapa OPD, Disperkim juga akan melihat sejauh mana bangunan tersebut dari sisi seperti, stuktur, arsitektur yang mereka miliki,” jelasnya.

BACA JUGA:

. Tak Miliki Dokumen, Kesbangpol Kota Tangerang Amankan Empat TKA Asal Tiongkok

. Anggaran Baju Dinas DPRD Kota Tangerang Capai Rp620 Juta

. Anggota Dewan Kota Tangerang Tunggu Dilantik

Jika bangunan tersebut menurut tenaga ahli bangunan tidak ada kendala, menurut Linda, Disperkim akan mengeluarkan surat rekomendasi ke DPMPTSP. Setelah izin SLF keluar dari DPMPTSP, kata dia, pihaknya juga bersama time pengawas bangunan Disperkim akan mengecek kembali apakah bangunan tersebut laik mendapatkan SLF atau tidak.

Karena hasil cek lapangan tersebut menjadi penentu apakah SLF dikeluarkan atau ditarik. Petugas. Saat pengecekan, petugas akan memeriksa satu persatu sejumlah ruangan gedung bangunan yang akan digunakan.

“Kami akan mengecek lokasi untuk melihat arsitektur, dan struktur  bangunan. Jika kurang laik fungsi, kami minta pemohon untuk segera memperbaikinya,” ungkapnya.

Untuk proses izin SLF, lanjut dia, Pemkot Tangerang bersama DPMPTSP, Disperkim dan OPD lainnya tidak memungut pembayaran retribusi alias gratis.  “Tapi mungkin saja pemohon mengadakan kontrak kerjasama dengan konsultan tenaga ahli gedung bangunan untuk kesepakatan biaya,” ujarnya.

Saat ditanya ketika sebuah bangunan mal, apartemen dan gedung dinyatakan tidak laik fungsi dan banyak ditemukan seperti, area parkir rusak, plafon bocor dan escalator rusak, Linda mengaku pihaknya tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi SLF ke DPMPTSP.

“Nanti hasil pengawasan kami cek ke lokasi bangunan, jika tidak laik kami tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi tersebut,” tegasnya.(Agus/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.