Banggar Kecewa, Pengesahan APBD Pandeglang 2020 tak Dihadiri Bupati

  • Whatsapp
APBD 2020 Pandeglang
Pengesahan APBD Pandeglang TA 2020 di Gedung DPRD PAndeglang, Jumat (29/11/2019).

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Rancangan APBD Pandeglang Tahun 2020 sebesar Rp2,6 triliun telah disetujui DPRD Pandeglang. Namun Bupati Pandeglang, Irna Narulita tidak menghadiri pengesahan RAPBD 2020 yang digelar di Gedung DPRD Pandeglang, Jumat (29/11/2019).

Diketahui, ketidakhadiran bupati dalam pengesahan RAPBD Pandeglang 2020, lantaran sedang melaksanakan Ibadah Umroh bersama suaminya, Dimyati Natakusumah. Sehingga, pengesahan RAPBD bersama DPRD hanya dihadiri Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban.

Bacaan Lainnya

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pandeglang, Miftahul Farid Sukur mengaku sangat menyangkan ketidakhadiran kepala daerah dalam pengesahan APBD 2020 tersebut. Sebab, kata dia, harusnya bupati hadir pada saat pengesahan APBD untuk tahun depan.

“Jujur saya sangat menyayangkan kepada Bupati Pandeglang yang tidak hadir dalam pengesahan APBD 2020. Sebab hal itu menyangkut kepentingkan maayarakat Pandeglang satu tahun ke depan, harusnya bupati hadir,” ungkap Farid, Sabtu (30/11/2019).

BACA JUGA:

. Proyeksi APBD Pandeglang 2020 Terkesan Copy Paste

. Serapan APBD 2019 Rendah, DPRD Pandeglang Minta Bupati Bertanggungjawab

. Pengamat Sebut Ada Pemborosan APBD Pandeglang

Lanjut Farid, pembahasan dan pengesahan ABPD Pandeglang TA 2020 telah dilakukan di Ruang Paripurna DPRD Pandeglang pada Jumat (29/11/19) kemarin. Namun yang hadir dalam acara itu, hanya wakil bupati, sementara Bupati tidak ada karena sedang melaksanakan Umroh.

“Saya tidak mempersoalan atau melarang bupati melaksanakan ibadah umrohnya. Tapi hal itu bisa dilakukan kapan saja, setelah usai mengesahkan APBD juga bisa,” katanya.

Menurutnya, sesuai Peraturan Pemerintah dan Tata Tertib pada perserujuan APBD, ketidakhadiran Bupati Pandeglang secara etika kurang pas. Karena hal tersebut menyangkut anggaran untuk kepentingan masyarakat ke depan.

“Terkecuali ada hal urgen, sehingga bupati tidak bisa hadir dalam persetujuan APBD itu. Tapi ketidakhadiran bupati karena sedang pergi Umroh, dan saya rasa itu sifatnya bukan urgen. Maka saya kecewa terhadap bupati yang tidak ikut menghadiri persetujuan APBD itu,” ujarnya

Dikatakannya, dengan tidak hadirnya Bupati Pandeglang dalam perserujuan APBD itu, bagaimana bupati bisa mengerti dalam menyusun skala prioritas dalam RAPBD tersebut, karena orangnya saja tidak hadir.

“Harusnya hadirlah, Umroh kan bisa dilakukan kapan saja. Terkecuali menunaikan Ibadah Haji, yang waktu pemberangkatannya sudah diatur,” tandasnya. (Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.