Bahlil Yakin Target Investasi Rp 817,2 Triliun Tercapai

oleh -
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meyakini target invetasi tahun 2020 bisa tercapai
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Bahlil Lahadalia

JAKARTA, REDAKSI24.COM—Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Bahlil Lahadalia, meyakini target investasi tahun 2020 sebesar Rp 817,2 triliun bisa tercapai.

Bahlil menyampaikan keyakinan soal target investasi  itu usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020).

“Tidak (pesimistis), Insya Allah tercapai sekitar Rp 817,2 triliun hingga akhir nanti ,” ujar Bahlil menjawab pertanyaan apakah BKPM akan merevisi target investasi di 2020.

Sebagai gambarannya, menurut dia, sepanjang semester I BKPM mencatat realisasi investasi sebesar Rp 402,6 triliun atau 49,3%. Kata dia, pihaknya  mencatat ada pertumbuhan realisasi investasi pada semester I, yaitu 1,8%.

BACA JUGA:BKPM Kaji Penyebab Indonesia Kalah Bersaing Tarik Investasi

Perinciannya, kinerja penanaman modal asing (PMA) anjlok 8,1%, sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) melesat 13,2%.

Untuk kuartal III, Bahlil meyakini realisasi investasi akan jauh lebih baik ketimbang kuartal II lalu. “Angkanya tunggu kami sampaikan karena masih ada satu bulan kan. Tapi grafik realisasinya jauh lebih baik ketimbang kuartal II, saya meyakini itu,”ungkapnya.

Ketika ditanya sektor mana yang mengalami peningkatan realisasi, Bahlil menjawab, “Hampir semua, PMA maupun PMDN.”

Menanggapi keyakinan Kepala BKPM itu,  anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana, menilai BPKM layak mendapatkan apresiasi karena mampu menghidupkan investasi di tengah pandemi Covid-19 dan bekerja keras agar target investasi bisa tercapai.

“BKPM  mampu menghidupkan lagi investasi-investasi mangkrak sebagai ganti dari seretnya investor yang masuk selama masa pandemi ini,”kata politisi PDIP dari Dapil Banten III ini.

Namun, lanjut Ananta, BKPM juga harus mampu menjawab banyak kritik dari para ahli bahwa investasi tidak selalu berjalan lurus dengan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat.

“Ini tantangan yang harus bisa direspon oleh BKPM, mengingat di masa pandemi ini daya beli masyarakat anjlok dan harus bisa dikatrol oleh pemerintah, termasuk BKPM,” pungkas Ananta.(Agung/Jaya)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.