Aturan Baru: PNS Tidak Mundur di Pilkada Dipecat Tidak Hormat

  • Whatsapp
Ilustrasi PNS

JAKARTA, REDAKSI24.COM– PNS (Pegawai Negeri Sipil) peserta kontestasi pilkada dan pemilihan umum yang tidak mundur (resign) dari status pekerjaannya dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

Demikian ditegaskan Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Dia menyebutkan, aturan terkait hal itu terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS.

Bacaan Lainnya

“PNS yang melanggar kewajiban tersebut diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS,”ujar Haryomo.

Menurutnya, hal itu berbeda dengan aturan sebelumnya, dimana  PNS yang tidak mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat.

Aturan tersebut, menurut Haryomo, demi untuk mengakomodasi usulan dan masukan PNS di instansi pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Dikatakan, dengan terbitnya PP No. 17/2020, kini PNS pusat/daerah wajib mengundurkan diri apabila ditetapkan menjadi peserta pemilu/pilkada oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum.

Peraturan terbaru tersebut  juga mengatur tentang pemberhentian sementara bagi PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pemberhentian sementara berlaku sejak PNS ditahan.

“Jadi pemberhentian sementaranya bukan pada saat akhir bulan sejak ditahan, melainkan sejak yang bersangkutan ditahan itu langsung diberhentikan sementara,”paparnya.

Namun, pada PP No. 17/2020 itu  PNS tidak lagi diberhentikan dengan tidak hormat apabila mendapat hukuman penjara atau kurungan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana umum. Sebab, lanjut dia,  frasa “tindak pidana umum” yang sebelumnya terdapat pada PP No. 11/2017 telah dihapuskan dalam PP No. 17/2020.

“Pemberhentian dengan tidak hormat dapat dilakukan terhadap PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,”tambah Haryomo.(Faisal/Ant/Jaya)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.