Asuransi Rp200 Juta Yang Disiapkan Disbudparman Kota Tangerang Untuk Korban Pohon Tumbang Belum Terserap

oleh -
Ilustrasi: pohon tumbang- (ist)

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM- Anggaran Program asuransi pohon tumbang  sebesar Rp200 juta oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pertamanan (Disbudparman) Kota Tangerang yang disiapkan dari APBD tahun 2021 untuk korban yang tertimpa pohon itu, hingga akhir November ini belum terserap sama sekali

Hal itu terjadi, karena dari dua orang korban yang kendaraannya rusak karena ketimpa pohon, tidak dapat mengklaim, lantaran laporannya tidak memenuhi syarat seperti yang ditetapkan dalam polis asuransi.

Kepala Bidang Pertamanan pada Disbudparman Kota Tangerang, Hendri Pratama Syahputra mengatakan sampai saat ini ada dua orang yang tercatat mengajukan klaim asuransi pohon tumbang. Namun sayang, berkas persyaratan yang diajukan mereka tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

“Sudah ada dua orang yang mengajukan. Cuma berkasnya tidak lengkap, seperti tidak adanya kwitansi bengkel, dan laporan dari pihak kepolisian, sehingga tidak bisa diproses,” katanya melalui pesan singkat kepada Redaksi24.com, Rabu (27/10/2021).

 BACA JUGA: Korban Pohon Tumbang di Kota Tangerang Bisa Klaim Asuransi, Ini Syaratnya

Hendri menjelaskan kedua korban yang melaporkan itu mengalami kerusakan pada kendaraannya, karena tertimpa pohon tumbang. Namun begitu, Disbudparman memberikan kesempatan kepada  keduanya untuk  melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. 

Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan Teknis pada Bidang Pertamanan Disbudparman Kota Tangerang, Supriyono mengatakan, syarat untuk mengklaim kecelakaan pohon tumbang tersebut ada 15 syarat, Yaitu, laporan dari sistem layanan SiAbang pada menu laksa, surat keterangan kejadian dari polisi, surat keterangan dari kelurahan atau kecamatan tempat kejadian, print out foto kejadian pohon tumbang dan objek yang diajukan klaimnya dari sistem yang telah ditentukan. Lalu fotokopi KTP, SIM dan STNK atau BPKB apabila terjadi kerusakan kendaraan dan KTP asli apabila korban meninggal dunia.

Supriyono melanjutkan, syarat lainnya yakni surat estimasi biaya kerugian (korban kerusakan properti dan kendaraan), surat pernyataan apabila KTP dan STNK atau BPKB tidak sama.

Kemudian, tambahnya,m ada surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan, nomor rekening dan fotokopi halaman depan buku tabungan, surat keterangan visum atau surat keterangan penguburan apabila korban meninggal dunia. Lalu surat keterangan cacat permanen dari  dokter. form klaim liability dan terakhir surat tuntutan korban ke asuransi,” pungkasnya. (Candra/Aan).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.