ASN-nya Dinilai Tak Netral Dalam Pilkada, Pemkab Pandeglang Bakal Protes Mendagri

  • Whatsapp
Pilkada Pandeglang
Sekda Pandeglag, Fery Hasanudin.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Menyusul pemblokiran data Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), akan mengirim surat protes ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebelumnya diberitakan, Kemendagri telah mengenakan sanksi pemblokiran terhadap data administrasi ASN Pandeglang, karena diduga kepala daerahnya belum menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait netralitas ASN dalam Pilkada Pandeglang.

Bacaan Lainnya

Dihubungi melalui sambungan telepon, Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Fery Hasanudin membantah, jika Pemkab Pandeglang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait netralitas ASN dalam Pilkada Pandeglang.

Sekda mengaku, Pemkab Pandeglang sudah menindaklanjuti rekomendasi KASN itu terhadap tiga orang ASN Pandeglang, yang mendapat rekomendasi KASN terkait netralitas ASN dalam Pilkada Pandeglang.

“Kata siapa, kami sudah menindaklanjuti rekomendasi KASN. Wah tidak benar itu, bahkan saya yang meminta membuat suratnya juga, wah itu tidak profesional, siapa itu yang ngomong memblokir data ASN itu,” ungkap Sekda melalui sambungan telepon, Senin (2/11/2020).

BACA JUGA: Kemendagri Blokir Data Kepegawaian Pandeglang Karena Masalah Netralitas ASN Dalam Pilkada

Dikatakan Sekda, pihaknya akan memanggil BKD untuk mengirimkan surat protes ke Kememdagri. Karena Pemkab Pandeglang sudah lama menindaklanjuti rekomemdasi KASN terhadap sejumlah ASN-nya.

“Sudah kami tindaklanjuti bahkan ASN-nya sudah kami berikan sanksi,” katanya. Sanksi tersebut, kata Sekda, berupa penundaan kenaikan gaji selama setahun.

Terpisah, Kepala BKD Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengaku, pihaknya tengah mempersiapkan surat protes terkait pernyataan Mendagri soal pemblokiran data administrasi ASN Pandeglang.

“Karena kami sudah menindaklanjuti rekomendasi dari KASN terkait netralitas ASN itu. Bahkan kami sudah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah ASN itu,” ujar Fahmi.

Saat ditanya ada berapa ASN yang mendapat rekomendasi dari KASN terkait pelanggaran netralitas sebagai ASN, Fahmi mengaku ada tiga orang, diantaranya di Camat Cigelis dan dua ASN Kecamatan Kaduhejo.

“Tindaklanjut rekomendasi KASN sudah kami jalankan sejak dulu dan ketiga ASN itu juga sudah kami jatuhkan sanksi. Jadi sekarang kami akan berkirim surat untuk klarifikasi soal pembelokiran data ASN ke Kemendagri,” tandasnya. (Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.