ASN Lebak Ketahuan Keluyuran Tak Jelas, Tambahan Gaji Dipotong 100 Persen

  • Whatsapp
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya

LEBAK, REDAKSI24.COM—Pemerintah Daerah (Pemda) Lebak mengeluarkan kebijakan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di ruang lingkup Pemda Lebak bekerja di rumahnya masing-masing. Kebijakan tersebut tertuang pada surat edaran nomor 060/1473-Org/2020 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan, dalam surat edaran tersebut disebutkan pegawai di lingkungan Pemda Lebak dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumahnya masing-masing atau work from home dengan ketentuan pelaksanaan tugas kedinasan tersebut dilakukan secara bergantian yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah dengan asumsi setiap hari pegawai yang melaksanakan tugas terwakili oleh pejabat administrator, pengawas serta pelaksana atau fungsional tertentu. Ketentuan tersebut berlaku per 26 Maret hingga 29 Mei 2020.

Bacaan Lainnya

“ASN yang bekerja di rumah harus tetap berada di rumah kecuali dalam keadaan mendesak, dan selalu melaporkan lokasi keberadaannya kepada atasan langsung, serta dapat hadir apabila sewaktu-waktu diperlukan dan alat komunikasi selalu aktif,” kata Bupati Lebak kepada Redaksi24.com, Kamis (28/3/2020).

BACA JUGA:

Cegah Virus Corona, Polres Lebak Dan Satpol PP Razia Lokasi Kerumunan Massa

Program BPNT di Lebak Bermasalah, DPRD Janji Menyelesaikannya

Bupati menuturkan, untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan efektif beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan dengan penanggulangan wabah Covid-19 akan tetap menjalankan pelayanan publik seperti biasa namun tetap ada penyesuaian sistem pelayanan dan sistem kerja pegawai.

Beberapa OPD tersebut yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) , RSUD Dr Adjidarmo, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, DPMPTSP, BAPENDA, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol-PP Lebak, serta pelayanan di tingkat Kecamatan dan Desa.

“Walaupun begitu, jika terdapat pegawai pada beberapa OPD tersebut yang memiliki kiteria sebagai sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau di daerah terdapak Covid-19 dapat juga bekerja di rumah,” tuturnya.

Dikatakannya, bagi pegawai baik yang bertugas di rumah atau di kantor, masing-masing berhak mendapatkan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan. Namun ia menegaskan, jika pegawai yang sedang bertugas di rumah, akan tetapi kedapatan keluyuran diluar rumah bukan karena urusan mendesak atau urusan kedinasan akan dikenakan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 100 persen.

“Kita akan berikan saksi tegas berupa pemotongan tunjangan tambahan penghasilan sebesar 100 persen jika kedapatan berada di luar rumah,” pungkasnya. (Yusuf/Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.