Area Tambang Pasir Laut Bisa Dihilangkan dari Raperda Zonasi Wilayah Pesisir

  • Whatsapp
raperda zonasi pesisir banten
Wakil Ketia DPRD Banten, Budi Prajogo memimpin rapat pembahasan Raperda.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – DPRD Banten melalui Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) usulan Pemprov Banten, bisa saja menghapus area tambang pasir laut yang masuk dalam objek pembahasan pokok.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu sejumlah perwakilan dari nelayan di daerah Serang dan Cilegon melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD terkait penolakan terhadap Raperda RZWP3K ini, lantaran dianggap menganggu aktivitas tangkap ikan dan merusak biota laut yang ada.

Bacaan Lainnya

Wakil ketua DPRD Banten Budi Prayogo saat dikonfirmasi mengatakan, jika ke depannya Perda RZWP3K ini akan menimbulkan konflik sosial dan mengganggu kepentingan masyarakat lokal, bisa untuk diubah menjadi zona lainnya.

“Ini tanggapan pribadi. Jika memang tambang pasir itu tidak membawa manfaat terhadap masyarakat, bisa diganti dengan area lain. Kita harus utamakan kepentingan masyarakat sekitar,” jelasnya.

BACA JUGA: Raperda Zonasi Pesisir Mandek, Pemerintah Pusat Warning ke WH

Sementara itu, ketika disinggung terkait arahan partainya, politisi PKS ini mengatakan tidak ada arahan apapun dari DPP PKS terhadap Raperda RZWP3K ini, meskipun ketua Pansus-nya dari Fraksi PKS.

“Tidak ada arahan apapun. Saya hanya berharap Raperda RZWP3K ini bisa segera diputuskan, mengingat pembahasanya sudah mulai dilakukan pada tahun 2018 oleh Anggota DPRD Banten periode 2014-2019. Selain itu, agar tidak ada ruang hukum yang kosong terhadap area laut yang menjadi kewenangan Provinsi,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda RZWP3K,  Miptahudin melalui aplikasi pesan WhatsApp mengaku belum bisa mengomentari  secara detail. “Besok yah, saya belum pegang draft-nya,” kata Miptahudin, yang merupakan politisi PKS itu.

Setali tiga uang  dengan Miptahudin, Sekretaris Pansus RZWP3K, Nur Kholis ditemui diruang Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Banten juga enggan memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut.

“Nanti jangan sekarang. Saya harus pelajari dulu seperti apa. Nanti kalau pansusnya  sudah berjalan, baru kami bisa sampaikan,” katanya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.