Antisipasi Covid-19, Pemkot Cilegon Terapkan Satu Pintu Masuk

  • Whatsapp
Pemkot Cilegon
Wali Kota Cilegon, Banten, Edi Ariadi memimpin rapat dengan sejumlah kepala OPD, Rabu (18/3/2020).

CILEGON, REDAKSI24.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Banten, menutup pintu belakang Pusat Pemerintahan (Puspem) menyusul status kejadian luar biasa (KLB) virus corona di Provinsi Banten. Selain menerapkan satu pintu masuk, Pemkot Cilegon juga bakal menerapkan pola pegawai bekerja dari rumah.

“Sedang disiapkan surat edaran, nanti disosialisasikan,” kata Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi saat ditemui usai rapat bersama pejabat eselon II di Ruang Staf Ahli Wali Kota Cilegon, Rabu (18/3/2020).

Bacaan Lainnya

Edi Ariadi mengakui, beberapa kabupaten atau kota juga telah menerapkan pola pegawai bekerja dari rumah. “Apakah perlu ada pegawai yang tetap ngantor atau tidak, kam, sedang petakan, terlebih melihat sisi operasional dan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh Edi.

Kemungkinan juga, lanjut Edi, Pemkot Cilegon menerapkan dua pola bekerja bagi pegawainya. Dengan kata lain, pihaknya membagi pegawai yang bekerja di kantor dan dari rumah. Dalam sehari misalnya memperkerjakan sekitar 15 pegawai, atau disesuaikan dengan levelnya serta sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Edi mengaku pola ini untuk mencegah merebaknya virus corona di Kota Cilegon. Karena itu pihaknya akan menutup pintu gerbang belakang dan hanya membuka pintu gerbang depan Puspemkot Cilegon.

“Nanti keluar masuk cukup satu gerbang, sekalian pemeriksaan suhu tubuh pegawai atau pengunjung menggunakan termometer infrared yang dilakukan Pamdal,” tambahnya.

BACA JUGA:

. 40 Ruas Jalan Kota Cilegon Habiskan Anggaran Rp162 Miliar

. Antisipasi Covid-19, DPRD Kota Cilegon Minta Pengusaha Hiburan Malam Taat Aturan

. Wali Kota Cilegon Minta Siswa Belajar di Rumah, Jauhi Kerumunan

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kota Cilegon, Heri Mardiana mengakui, sedang membahas SOP pegawai bekerja dari rumah. Selain itu, pihaknya juga sedang memetakan OPD mana saja yang harus tetap bekerja di kantor dan bekerja dari rumah.

“OPD kesehatan seperti pegawai rumah sakit dan puskesmas tetap harus berkantor karena terkait pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kependudukan pada Disdukcapil,” kata Heri.

Selain OPD itu, lanjut Heri, dipekerjakan dari rumah. “Kerja di rumah bukan berarti libur, karena itu kami sedang mengatur tata cara kerjanya, bentuk laporannya seperti apa,” tambahnya.(Firasat/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.