Antisipasi Calon Tunggal Pilkada 2020, KPU Bakal Batasi Koalisi Parpol

  • Whatsapp
Pilkada 2020
Ketua KPU Banten Wahyul Furqon

REDAKSI24.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana akan membuat aturan pembatasan koalisi Partai Politik (Parpol) sebanyak 70 persen pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Aturan tersebut akan diterapkan sebagai antisipasi munculnya calon tunggal pada Pilkada nanti.

Pun KPU Banten, saat ini masih menunggu putusan KPU RI terkait wacana pembatasan koalisi Parpol pada Pilkada 2020 tersebut. Ketua KPU Provinsi Banten, Wahyul Furqon mengaku akan menjalankan apapun kebijakan yang akan dikeluarkan KPU RI.

Bacaan Lainnya

Diketahui, pada 2020 mendatang setidaknya terdapat empat kabupaten/kota di Banten yang akan melaksanakan Pilkada Serentak. Keempat kabupaten/kota tersebut yakni, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

“Kami mengikuti saja, apapun kebijakan KPU RI kami jalankan. Kami belum tahu itu pasti terkait dengan persoalan lain, kemudian apakah ada arah kebijakan lain, intinya kami akan mengikuti,” kata Wahyul saat dikonfirmasi, Selasa (13/8/2019).

Wahyul juga berharap, Pilkada Serentak 2020 di empat kabupaten/kota diikuti oleh banyak calon kepala daerah. “Harapan kami semakin banyak yang daftar dinamikanya semakin bagus,” katanya.

Menurutnya, partai politik perlu mendorong kader untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2020. “Harapan kami agar kaderisasi berjalan, partai politik juga harus mendorong kadernya,” ujarnya.

BACA JUGA:

. KPU Tetapkan Caleg Terpilih, Gerindra Raih 16 Kursi DPRD Banten

. KPU Tetapkan Caleg Terpilih, Gerindra Raih 16 Kursi DPRD Banten

. Pilkada 2020, PDIP Serang Tunggu Arahan Ketum

Ia juga meyakini Pilkada Serentak 2020 di Banten akan berlangsung lebih dinamis dibanding Pilkada Serantak daerah lain. Terkait kemudian siapa dan berapa calonnya, Wahyul menyebut lihat aja nanti prosesnya. “Kalau Banten mudah-mudahan dinamis,” katanya.

KPU RI saat ini tengah mencari cara mengatisipasi munculnya calon tunggal pada Pilkada 2020. Segala opsi akan dipertimbangkan untuk memunculkan persaingan pada Pilkada. “Dalam PKPU (peraturan KPU, red) mendatang itu mendorong di daerah agar tidak muncul calon tunggal,” katanya.

Wahyu mengatakan, KPU membuka opsi membatasi persentase maksimal koalisi partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah. Pembatasan ini untuk memastikan tak ada calon yang didukung oleh semua parpol dan menutup kemungkinan munculnya paslon lain.

“Misalnya persyaratan (mengajukan calon) 20 persen. Maksimalnya kami bisa atur gabungan partai politik itu paling banyak 70 atau 80 persen. Berarti kan ada 20 persen partai politik atau gabungan partai politik yang tidak menyatu, sehingga ini secara teoritik (bisa mencalonkan calon lain),” ujarnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.