Antisipasi Ada Plt Sahkan APBD Perubahan, Dewan Desak Pemprov Banten Tetapkan Pejabat Definitif

  • Whatsapp
Pejabat definitif pemprov banten
Gedung DPRD Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Ketua Komisi V DPRD Banten, Muhammad Nizar mendorong Pemprov Banten agar segera menetapkan pejabat eselon dua mitra kerjanya yang hingga kini masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Pejabat definitif itu penting dilakukan, mengingat dalam waktu dekat pembahasan APBD Perubahan tahun 2020 akan segera dilakukan.

“Plt ini kewenangannya terbatas, jangan sampai APBD perubahan disahkan seorang Plt. Ini tidak bisa dibenarkan,” kata Nizar saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Bacaan Lainnya

Untuk diketahui, berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2014, pejabat Plt tidak berwenang melakukan kebijakan dalam aspek kepegawaian dan alokasi anggaran. Hal itu juga dipertegas Surat Edaran (SE) kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) dalam aspek kepegawaian.

Politisi Gerindra itu melanjutkan, jika hal itu tidak segera direspon Gubernur Banten, bisa dipastikan kinerja Pemprov Banten ini akan semakin amburadul. Pasalnya, mitra Komisi V banyak yang masih Plt, seperti Kepala Dinas Dindikbud, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD), Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

BACA JIGA: PT BGD sebagai BUMD Belum Pernah Sumbang Deviden Bagi Pemprov Banten

“Belum termasuk sekretaris dinas, pejabat eselon III dan IV dan juga 74 Kepsek (Kepala Sekolah) SMA/SMK/SKh yang sampai sekarang masih dijabat Plt, dan dua bulan lagi akan kembali bertambah Plt Kepsek ini. Untuk itu kami mendesak gubernur agar segera mendefinitifkan kekosongan ini,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan menyelesaikan persoalan Plt sejumlah Kepsek.

“Drafnya sudah kita siapkan, termasuk orang-orang yang akan mengisi kekosongannya juga sudah kami siapkan, tinggal eksekusi,” katanya.

Namun, lanjut Komarudin, eksekusi itu belum bisa dilakukan karena masih menunggu hasil evaluasi PPDB dari seluruh sekolah. Dari hasil evaluasi itu nanti akan dipetakan mana yang kemungkinan akan diganti atau digeser.

“Kalau saya dalam  hitungan hari juga bisa selesai. Tapi kapannya menunggu persetujuan gubernur,” ujarnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.