Angka Kemiskinan di Pandeglang Masih Tinggi

  • Whatsapp
angka kemiskinan pandeglang
Ilustrasi - Warga Miskin.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang, hingga saat ini masih tinggi. Hal itu terbukti dengan jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2020, calon penerima bantuan sosial dari pemerintah sebanyak 199.785 Kepala Keluarga (KK). Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pandeglang, Nuriah mengatakan, dari jumlah DTKS tersebut, sebanyak 133 344 masuk kategori masyarakat miskin dan sebagian lagi warga yang tergolong rentan miskin.

“Dari DTKS secara keseluruhan ada dua kategori yang termasuk dalam DTRK atau Desil 4 dan Desil 7,” ungkapnya, Senin (6/7/2020).

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal tersebut, salah seorang pengamat ekonomi dari Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada menilai, terlepas akurat atau tidaknya DTKS, namun angka sebanyak itu menandakan angka kemiskinan di Pandeglang masih tinggi.

BACA JUGA: Meski Pandemi Covid-19, KPU Pandeglang Tidak Khawatir Partisipasi Pemilih Turun

Ia melihat, dengan masih tingginya angka kemiskinan di Pandeglang, akibat tidak adanya upaya yang signifikan oleh Pemda Pandeglang, dalam mengentaskan angka kemiskinan tersebut. “Ini salah satu ketidakberhasilan pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.

Padahal, kata Uday, jika pemerintah mampu menggerakan atau mengolah potensi ekonomi dengan serius, diyakini kemajuan ekonomi masyarakat akan terlihat. Sebab potensi ekonomi di Pandeglang cukup besar, seperti sektor pertanian maupun di sektor lainnya.

“Harusnya sektor pertanian juga digenjot sehingga mampu mendongkrak kesejahteraan maayarakat petani. Maka jika semua potensi ekonomi yang ada dikelola dengan baik, saya yakin angka kemiskinan akan menurun,” tuturnya.

Ditambahkannya, dengan banyaknya jumlah warga penerima Bantuan Sosial (Bansos), pemerintah jangan merasa bangga atas terus bertambahnya penerima Bansos. Sebab hal itu menandakan tidak adanya peningkatan ekonomi masyarakat selama ini, karena jumlah DTKS sekarang ini menjadi indikator masih tingginya angka kemiskinan di Pandeglang.

“Sesungguhnya sangat meprihatinkan dengan maaih tingginya masyarakat penerima Bansos. Artinya angka kemiskinan masih tinggi juga, harusnya bagaimana caranya pemerintah meminimalisir angka itu,” tambah Uday.

BACA JUGA: Bawaslu Pandeglang Minta Rapid Test Gratis

Sebab lanjut Udah, dengan berkurangnya program sosial di masyarakat indikatornya jelas. Artinya ekonomi masyarakat meningkat, jadi pemerintah jangan bangga atas kemampuan dalam menambah bantuan sosial kepada masyarakat tersebut.

“Harusnya pemerintah bisa mengevaluasi, apa yang menyebabkan terus bertambahnya program sosial. Karena itu, saya berharap pemerintah mampu memaksimalkan pengelolaan potensi ekonomi yang ada,” harapnya.

Selain itu, Uday menyarankan agar pemerintah mampu mengupdate data masyarakat secara keseluruhan. Seperti halnya masyarakat Basuy, yang setiap tahun selalu update data penduduk melalui upacara adat dengan istilah ngalaksa. Dan mereka (warga baduy) update datanya akurat.

“Saya sarankan juga agar Pemda Pandeglang bisa update data masyarakat dalam setiap tahunnya. Jangan hanya mengandalkan dari sensus penduduk melalui BPS dalam jangka waktu 5 tahun sekali, tapi harus mencontoh kepada masyarakat Baduy,” tandasnya.(Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.