Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana: Daerah Perbatasan NKRI Jangan Ditelantarkan

  • Whatsapp
Ananta wahana
Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana.

JAKARTA,REDAKSI24.COM-Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmanto,Selasa (8/12/2020). Raker yang dihadiri anggota Komisi VI mayoritas secara daring ini, pemerintah bermaksud untuk meminta persetujuan Komisi VI DPR-RI dalam mengesahkan dan meratifikasi kesepakatan dagang antara Indonesia dengan beberapa negara sahabat. Pemerintah memerlukan persetujuan DPR itu dengan segera agar perdagangan ekspor-impor Indonesia bersama negara-negara tetangga dapat segera dilakukan. Kali ini, kesepakatan dagang internasional yang akan disahkan adalah Persetujuan Perdagangan Indonesia – Mozambique (Indonesia – Mozambique Preferential Trade Agreement / IM-PTA) dan ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership (AJ-CEP).

Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana mengatakan Komisi VI DPR RI menyetujui adanya perjanjian perdagangan antara negara-negara sahabat khususnya  perjanjian kerjasama  Indonesia – Mozambique. Menurut Ananta perjanjian kerjasama tersebut khususnya dengan Mozambique, Indonesia cukup diuntungkan mengingat kesepakatan perdagangan tersebut memperbesar ekspor Indonesia ke Mozambique yang sudah surplus. Selain itu diatur juga mengenai potongan dan pembebasan tarif masuk bagi produk-produk Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Komisi VI DPR-RI sepakat dengan usulan pemerintah untuk mengesahkan dan meratifikasi perjanjian dagang tersebut. Komisi VI merekomendasikan agar kedua perjanjian dagang tersebut segera disahkan dan diratifikasi setidaknya melalui Peraturan Presiden (PERPRES),” jelas Anggota DPR dari Dapil Banten III ini.

Dalam paparan singkatnya, politisi dari PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa kerja sama dagang baik bilateral, regional, maupun internasional merupakan keniscayaan bagi sebuah bangsa di Abad 21 ini. Menurut Ananta, jika Indonesia ingin menjadi raksasa ekonomi dunia yang disegani, maka Indonesia perlu bisa masuk secara ekspansif ke pasar di benua Afrika. 

“Mozambique bisa menjadi pintu gerbang bagi Indonesia untuk masuk lebih luas ke Afrika,” tegas Ananta.

Namun demikian, politisi senior ini juga memberikan catatan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan. Ananta Wahana menyampaikan bahwa dalam kunjungan kerja ke Pontianak, Kalimantan Barat, pada pekan lalu, asosiasi pedagang perbatasan dari Entikong mengajak Anggota Komisi VI itu untuk bertemu langsung. Entikong adalah daerah perbatasan Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia. 

Ananta mengatakan dalampertemua itu Komisi VI DPR RI mendapatkan informasi dari asosiasi pedagang perbatasan Entikong jika di daerah perbatasan Kalbar itu sekarang seperti daerah tak terawat serta marak terjadi perdagangan ilegal. Padahal sebelumnya rakyat sempat memperoleh semangat baru dengan dibangunnya daerah perbatasan Entikong oleh pemerintah, termasuk membangun pasar, infrastruktur jalan, dan sebagainya. 

Namun saat ini semangat tersebut seperti sirna karena daerah perbatasan Entikong yang telah dibangun Indonesia itu justru hanya digunakan untuk swafoto alias selfie oleh warga Malaysia. Sementara itu, warga Entikong sendiri merasa justru tidak lagi diperhatikan atau ditinggalkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, perdagangan rakyat di sana sepenuhnya hidup dari sisi Malaysia, justru bukan dari pemerintah Indonesia.

Ananta melanjutkan bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi antara warga Entikong sisi NKRI dan warga di sisi Malaysia sangatlah kentara. Kalau mau menghitung konsekuensi sosial-politiknya, efek terjauhnya adalah warga di daerah-daerah tersebut bisa jatuh ke dalam separatisme. Sebabnya tidak lain karena merasa ditinggalkan oleh Indonesia. 

Maka, lanjut Ananta, warga di sana meminta Menteri Perdagangan untuk bisa datang langsung melihat keadaan riil di Entikong.

“Kami meminta kementerian-kementerian lainnya khususnya Kementerian perdagangan mau mendukung kebijakan presiden untuk membangun daerah-daerah perbatasan seperti Entikong. Presiden aja mau datang ke Entikong, jadi menteri-menterinya juga harus mau melihat secara langsung kebutuhan warga kita di perbatasan seperti di Entikong,” tegasnya.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto segera menanggapi masukan dari Komisi VI tersebut. Pemerintah sangat berterima kasih kepada Anggota Komisi VI Ananta Wahana atas masukan yang sangat penting ini, 

Mendag menyampaikan bahwa optimalisasi dan pemberdayaan perdagangan rakyat di daerah-daerah perbatasan memang sedang akan dikerjakan sebagai prioritas pemerintah dalam waktu segera. 

“Kami akan segera menindaklanjuti masukan dari Komisi VI tersebut di lapangan,” jawab Agus. (Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.